Masinton: Kabinet Jokowi-JK Berdaulat di Bidang Hukum Tahun 2015
- 9 tahun yang lalu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai Kabinet Kerja Jokowi-JK berdaulat di bidang hukum selama tahun 2015.
Hal ini disampaikan dalam acara diskusi publik refleksi Kabinet Kerja Jokowi-JK bertajuk "Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?" di Restoran Handayani Prima, Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (24/12/2015).
Menurutnya Presiden Jokowi berdaulat dalam memilih calon Kapolri yang saat itu penuh kegaduhan.
Sebagaimana diketahui, pada awalnya Komjen Pol Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Pol. Sutarman ketika itu.
Namun KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Lalu Mantan Wali Kota Solo itu dapat menggantinya dengan calon lain, walaupun harus bertentangan dengan keputusan Ketua Partai yang mencalonkannya sebagai presiden dan ditentang juga oleh sebagian anggota DPR RI yang telah meloloskan Komjen. Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.
Selain penetapan calon Kapolri yang dapat dikendalikan, kedaulatan hukum ditunjukkan Jokowi ketika memutuskan untuk mengeksekusi mati para terpidana kasus narkoba, walaupun dunia internasional menentangnya.
"Yang pertama itu tentang penetapan Kapolri, kemudian penerapan hukuman mati terhadap bandar-bandar narkoba, dalam hal ini presiden bisa menampakkan sisi kedaulatan hukum nasional kita," ujar Masinton dalam diskusi tersebut.
Dalam diskusi publik yang dihadiri puluhan hadirin yang mayoritas para awak media tersebut, turut hadir pengamat ekonomi, Ichsanudin Noorsy. (*)
Hal ini disampaikan dalam acara diskusi publik refleksi Kabinet Kerja Jokowi-JK bertajuk "Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?" di Restoran Handayani Prima, Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (24/12/2015).
Menurutnya Presiden Jokowi berdaulat dalam memilih calon Kapolri yang saat itu penuh kegaduhan.
Sebagaimana diketahui, pada awalnya Komjen Pol Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Pol. Sutarman ketika itu.
Namun KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Lalu Mantan Wali Kota Solo itu dapat menggantinya dengan calon lain, walaupun harus bertentangan dengan keputusan Ketua Partai yang mencalonkannya sebagai presiden dan ditentang juga oleh sebagian anggota DPR RI yang telah meloloskan Komjen. Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.
Selain penetapan calon Kapolri yang dapat dikendalikan, kedaulatan hukum ditunjukkan Jokowi ketika memutuskan untuk mengeksekusi mati para terpidana kasus narkoba, walaupun dunia internasional menentangnya.
"Yang pertama itu tentang penetapan Kapolri, kemudian penerapan hukuman mati terhadap bandar-bandar narkoba, dalam hal ini presiden bisa menampakkan sisi kedaulatan hukum nasional kita," ujar Masinton dalam diskusi tersebut.
Dalam diskusi publik yang dihadiri puluhan hadirin yang mayoritas para awak media tersebut, turut hadir pengamat ekonomi, Ichsanudin Noorsy. (*)