BPN Prabowo-Sandi Bantah Ingin Mendelegitimasi KPU
- 5 tahun yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUN-VIDEO.COM - Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria membantah tudingan pihaknya berupaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Riza mengatakan bahwa selama ini BPN selalu menjunjung tinggi, menghormati, menghargai, dan terus hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KPU.
"Sejauh ini kami dari BPN sangat menghormati, sangat menghargai, mengapresiasi, dan kami merasa dekat dengan penyelenggara pemilu, apakah KPU, apakah Bawaslu, apakah DKPP," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa BPN memahami dan mengerti aturan tata negara, dan aturan pemilu.
Dia juga mengaku dirinya sebagai anggota Komisi II DPR juga ikut dalam merumuskan undang-undang pemilu tersebut.
"Jadi tidak mungkin kami BPN mendelegitimasi KPU," tandasnya.
Sebelumnya, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai penolakan pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada pasangan calon saat debat capres bagian dari manuver politik.
Bahkan, menurut Legislator Partai Golkar itu, ada indikasi kubu Prabowo mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
"Menurut saya itu bagian dari manuver, padahal itu yang disebut dengan pedoman sebagai kisi-kisi di dalam debat nanti dan itu juga akan mereka dapatkan," ujar Ace (*)
TRIBUN-VIDEO.COM - Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria membantah tudingan pihaknya berupaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Riza mengatakan bahwa selama ini BPN selalu menjunjung tinggi, menghormati, menghargai, dan terus hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KPU.
"Sejauh ini kami dari BPN sangat menghormati, sangat menghargai, mengapresiasi, dan kami merasa dekat dengan penyelenggara pemilu, apakah KPU, apakah Bawaslu, apakah DKPP," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa BPN memahami dan mengerti aturan tata negara, dan aturan pemilu.
Dia juga mengaku dirinya sebagai anggota Komisi II DPR juga ikut dalam merumuskan undang-undang pemilu tersebut.
"Jadi tidak mungkin kami BPN mendelegitimasi KPU," tandasnya.
Sebelumnya, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai penolakan pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada pasangan calon saat debat capres bagian dari manuver politik.
Bahkan, menurut Legislator Partai Golkar itu, ada indikasi kubu Prabowo mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
"Menurut saya itu bagian dari manuver, padahal itu yang disebut dengan pedoman sebagai kisi-kisi di dalam debat nanti dan itu juga akan mereka dapatkan," ujar Ace (*)