Bila Prabowo Jadi Menteri Pertahanan Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Prabowo Subianto masuk kabinet kerja II.
Usai menemui Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2019), Ketua Umum Partai Gerindra itu tak menyebut spesifik pos menteri yang akan diembannya.
Prabowo hanya mengungkapkan akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin di bidang pertahanan.
"Saya diminta bantu beliau (Jokowi) di bidang pertahanan," ujar Prabowo.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengaku akan bekerja keras untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan pemerintahan Jokowi.
"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," kata Prabowo.
Menurut Pengamat Politik Universitas Nasional Jakarta, M Alfan Alfian, masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi-Ma`ruf itu fenomena politik yang mengejutkan.
Apalagi Prabowo disebut-sebut bakal menjadi Menteri Pertahanan.
Hal ini mengingat Prabowo adalah pesaing utama Jokowi dalam kontestasi pilpres 2019 lalu yang berlangsung cukup keras.
Kendati berbagai kalangan melihat fenomena itu paradoks dengan logika “checks and balances”, namun sistem presidensial memungkinkan itu.
“Tidak ada yang salah dengan diakomodasinya Partai Gerindra di kabinet pemerintahan Jokowi II,” ujar Alfan.
Bagi Alfan, soal Prabowo menjadi Menhan, pilihan itu tidak terlampau melenceng.
Karena sudah sesuai dengan latar belakang, wawasan, dan pengalaman Prabowo selama ini.
Terlebih, Presiden Jokowi menerima konsep yang ditawarkan Prabowo.
“Terlepas dari penilaian kontroversial sosok Prabowo, saya yakin dia dapat memerankan posisi Menhan dengan baik. Posisinya sangat strategis. Ia punya peluang memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia,” tutur Alfan.
Alfan melanjutkan, Indonesia masih menghadapi ancaman terorisme, radikalisme, hingga hal-hal yang mengancam integrasi bangsa. Dalam konteks inilah posisi Menhan sangat strategis.
Jika melihat postur anggaran, Kementerian Pertahanan yang terbesar, tapi tantangannya pun tidak kecil.
Banyak “pekerjaan rumah (PR)” di sana yang harus diselesaikan, terutama manakala dikaitkan dengan realitas pertahanan kita yang masih serba terbatas, dibandingkan dengan luasnya wilayah NKRI.
“Kita berharap, diplomasi pertahanan kita akan lebih baik lagi. Ini penting, mengingat Indonesia berada pada posisi strategis di tengah fenomena kontestasi perang dagang antara AS-RRT.,” kata Alfan.
Usai menemui Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2019), Ketua Umum Partai Gerindra itu tak menyebut spesifik pos menteri yang akan diembannya.
Prabowo hanya mengungkapkan akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin di bidang pertahanan.
"Saya diminta bantu beliau (Jokowi) di bidang pertahanan," ujar Prabowo.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengaku akan bekerja keras untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan pemerintahan Jokowi.
"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," kata Prabowo.
Menurut Pengamat Politik Universitas Nasional Jakarta, M Alfan Alfian, masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi-Ma`ruf itu fenomena politik yang mengejutkan.
Apalagi Prabowo disebut-sebut bakal menjadi Menteri Pertahanan.
Hal ini mengingat Prabowo adalah pesaing utama Jokowi dalam kontestasi pilpres 2019 lalu yang berlangsung cukup keras.
Kendati berbagai kalangan melihat fenomena itu paradoks dengan logika “checks and balances”, namun sistem presidensial memungkinkan itu.
“Tidak ada yang salah dengan diakomodasinya Partai Gerindra di kabinet pemerintahan Jokowi II,” ujar Alfan.
Bagi Alfan, soal Prabowo menjadi Menhan, pilihan itu tidak terlampau melenceng.
Karena sudah sesuai dengan latar belakang, wawasan, dan pengalaman Prabowo selama ini.
Terlebih, Presiden Jokowi menerima konsep yang ditawarkan Prabowo.
“Terlepas dari penilaian kontroversial sosok Prabowo, saya yakin dia dapat memerankan posisi Menhan dengan baik. Posisinya sangat strategis. Ia punya peluang memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia,” tutur Alfan.
Alfan melanjutkan, Indonesia masih menghadapi ancaman terorisme, radikalisme, hingga hal-hal yang mengancam integrasi bangsa. Dalam konteks inilah posisi Menhan sangat strategis.
Jika melihat postur anggaran, Kementerian Pertahanan yang terbesar, tapi tantangannya pun tidak kecil.
Banyak “pekerjaan rumah (PR)” di sana yang harus diselesaikan, terutama manakala dikaitkan dengan realitas pertahanan kita yang masih serba terbatas, dibandingkan dengan luasnya wilayah NKRI.
“Kita berharap, diplomasi pertahanan kita akan lebih baik lagi. Ini penting, mengingat Indonesia berada pada posisi strategis di tengah fenomena kontestasi perang dagang antara AS-RRT.,” kata Alfan.