Jokowi Ingin Ungkap Kasus HAM Masa Lalu
Menko Polhukam, Mahfud MD bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas mengenai solusi pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah berencana menginisiasi kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, atau KKR, untuk menyelesaikan konflik HAM masa lalu. Menkopolhukam Mahduf MD menyampaikan telah menerima instruksi dari presiden untuk mengawal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Mahfud mengungkapkan, sebelum membentuk KKR, Pemerintah telah melakukan pemetaan pelanggaran HAM masa lalu, baik yang sudah ataupun belum diselesaikan.
Hal ini dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh sebagian pihak. Hal ini diharapakan dapat mampu memberikan rasa keadilan bagi para korban ketidakadilan HAM masa lalu. Menurut Mahfud, mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu memang cukup sulit. Selain karena rentang waktu kejadian yang sudah lama, alat bukti dan barang bukti pun susah utnuk ditemukan.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu karena tidak memberikan kepastian hukum.
Hal ini dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh sebagian pihak. Hal ini diharapakan dapat mampu memberikan rasa keadilan bagi para korban ketidakadilan HAM masa lalu. Menurut Mahfud, mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu memang cukup sulit. Selain karena rentang waktu kejadian yang sudah lama, alat bukti dan barang bukti pun susah utnuk ditemukan.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu karena tidak memberikan kepastian hukum.