Perdebatan Pemprov dan Pemerintah Pusat Diharap Tak Ganggu Proyek MRT - LRT
JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah ramai perdebatan soal penanganan banjir, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI kembali berbeda pandangan.
Kali ini, terkait proyek pembangunan transportasi publik, antara Light Rail Transit, LRT dan Moda Raya Terpadu, MRT.
Bagaimana respon warga terkait hal ini?.
Berikut laporan jurnalis KompasTv Iryanda Mardanuz dan Kemas Malik.
Pemerintah Pusat vs Pemerintah DKI Jakarta berlanjut beda pandangan soal proyek kereta cepat.
Tugu tani jadi salah satu area yang dilewati proyek MRT dinilai telah studi banding lebih dulu.
LRT jakarta dan MRT koridor Timur Barat lewati jalur yang sama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana membangun moda Light Rail Transit, atau LRT, Pulogadung - Kebayoran Lama, sepanjang 19,7 Kilometer.
Namun, rencana pembangunan ini, terhambat, karena ternyata, jalurnya berimpitan dengan jalur MRT koridor timur barat, Cikarang - Balaraja.
Meski belum dimulai, proyek LRT koridor dua, Pulogadung Kebayoran Lama, terancam dibongkar kembali rencana jalurnya.
Perdebatan diharapkan tak ganggu proyek transportasi umum.
Kali ini, terkait proyek pembangunan transportasi publik, antara Light Rail Transit, LRT dan Moda Raya Terpadu, MRT.
Bagaimana respon warga terkait hal ini?.
Berikut laporan jurnalis KompasTv Iryanda Mardanuz dan Kemas Malik.
Pemerintah Pusat vs Pemerintah DKI Jakarta berlanjut beda pandangan soal proyek kereta cepat.
Tugu tani jadi salah satu area yang dilewati proyek MRT dinilai telah studi banding lebih dulu.
LRT jakarta dan MRT koridor Timur Barat lewati jalur yang sama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana membangun moda Light Rail Transit, atau LRT, Pulogadung - Kebayoran Lama, sepanjang 19,7 Kilometer.
Namun, rencana pembangunan ini, terhambat, karena ternyata, jalurnya berimpitan dengan jalur MRT koridor timur barat, Cikarang - Balaraja.
Meski belum dimulai, proyek LRT koridor dua, Pulogadung Kebayoran Lama, terancam dibongkar kembali rencana jalurnya.
Perdebatan diharapkan tak ganggu proyek transportasi umum.