Kepala BKPM Lapor ke Jokowi Ada Gubernur Berlagak Kayak Presiden, Siapa Itu?
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya gubernur yang merasa seperti presiden.
Pasalnya, orang yang dimaksud oleh Bahlil ini tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Melalui Inpres itu, Jokowi pun mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.
Sementara itu, Bahlil menyebut, untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Hal itu disampaikan oleh Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Ada pun rapat ini dihadiri Presiden Jokowi dan pemimpin pemerintahan daerah.
\"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini,\" katanya Bahlil.
\"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo,\" tambahnya.
#BahlilLahadalia #Jokowi #PresidenJokowi
Pasalnya, orang yang dimaksud oleh Bahlil ini tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Melalui Inpres itu, Jokowi pun mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.
Sementara itu, Bahlil menyebut, untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Hal itu disampaikan oleh Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Ada pun rapat ini dihadiri Presiden Jokowi dan pemimpin pemerintahan daerah.
\"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini,\" katanya Bahlil.
\"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo,\" tambahnya.
#BahlilLahadalia #Jokowi #PresidenJokowi