Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Lalu?
- 4 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah Pusat masih mengkaji besar Iuran BPJS Kesehatan dan keputusan Pemerintah Pusat ditunggu Pemerintah Daerah supaya bisa mengatur administrasi pembayaran iuran.
Salah satu daerah yang saat ini menanti keputusan Pemerintah Pusat soal pembatalan kenaikan iuran BPJS yang dibatalkan Mahkamah Agung ialah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan saat ini ia menunggu arahan dari Pemerintah Pusat karena banyak warganya yang bertanya terkait iuran yang sudah dibayarkan sejak Januari 2020.
Meski tak memengaruhi Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi mesti mengatur soal administrasi pembayaran iuran sehingga apa yang diputuskan Pemerintah pasca putusan MA memengaruhi Provinsi.
Selain itu, DPR juga mengajak pemerintah membahas perkembangan terkait iuran BPJS Kesehatan.
Salah satu daerah yang saat ini menanti keputusan Pemerintah Pusat soal pembatalan kenaikan iuran BPJS yang dibatalkan Mahkamah Agung ialah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan saat ini ia menunggu arahan dari Pemerintah Pusat karena banyak warganya yang bertanya terkait iuran yang sudah dibayarkan sejak Januari 2020.
Meski tak memengaruhi Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi mesti mengatur soal administrasi pembayaran iuran sehingga apa yang diputuskan Pemerintah pasca putusan MA memengaruhi Provinsi.
Selain itu, DPR juga mengajak pemerintah membahas perkembangan terkait iuran BPJS Kesehatan.