Kurva Kasus Corona Belum Kunjung Menurun, Rencana Pembukaan Ekonomi Dinilai Tergesa-gesa?
KOMPAS.TV - Sudah lebih dari 60 hari, pandemi covid 19 menyerang Indonesia.
Hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi covid-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.
Namun pemerintah menginginkan ekonomi mulai dibuka bertahap.
Kebijakan PSBB yang dipilih pemerintah untuk menahan laju penyebaran covid-19, bukan suatu hal yang luar biasa.
Pada faktanya, banyak aturan tumpang tindih selama PSBB dilakukan dan pelanggaran pun masih banyak terjadi.
Data Kepolisian Polda Metro Jaya per Rabu, 6 Mei 2020 lalu, tercatat ada 27.348 pengendara, pelanggar PSBB di Jakarta.
Pelanggaran berupa 14.774 pengendara tak menggunakan masker, 5.428 kendaraan yang penumpangnya lebih dari 50% kapasitas dan 2.551 kendaraan bermotor yang tak satu alamat dengan pengemudi.
Pelanggaran juga datang dari perusahaan yang tetap beroperasi meski tidak masuk dalam sektor yang dikecualikan saat PSBB yang termaktub dalam Pergub nomor 33 tahun 2020.
Dari data Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan energi, pada jumat, 8 Mei 2020 tercatat 176 perusahaan ditutup sementara dan 843 perusahaan yang diberi peringatan karena tak mematuhi protokol kesehatan.
Di tengah 'kegalauan' peraturan, pemerintah merancang peta jalan pemulihan ekonomi yang dimulai bertahap pada Juni mendatang.
Padahal menurut tim peneliti Eikjman-Oxford Clinical Research Unit, hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi covid-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian menyebutkan peta jalan tersebut baru berupa kajian.
Peneliti Indef Bhima Yudistira menilai harus ada indikator pasti sebelum Indonesia berani membuka ekonomi lagi.
Sementara Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah kepada harian kontan mengatakan, tahapan pemulihan sudah harus direncanakan sejak dini terkait sektor mana yang bisa mengawali pemulihan ekonomi tanpa membahayakan penanggulangan wabah covid 19.
Hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi covid-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.
Namun pemerintah menginginkan ekonomi mulai dibuka bertahap.
Kebijakan PSBB yang dipilih pemerintah untuk menahan laju penyebaran covid-19, bukan suatu hal yang luar biasa.
Pada faktanya, banyak aturan tumpang tindih selama PSBB dilakukan dan pelanggaran pun masih banyak terjadi.
Data Kepolisian Polda Metro Jaya per Rabu, 6 Mei 2020 lalu, tercatat ada 27.348 pengendara, pelanggar PSBB di Jakarta.
Pelanggaran berupa 14.774 pengendara tak menggunakan masker, 5.428 kendaraan yang penumpangnya lebih dari 50% kapasitas dan 2.551 kendaraan bermotor yang tak satu alamat dengan pengemudi.
Pelanggaran juga datang dari perusahaan yang tetap beroperasi meski tidak masuk dalam sektor yang dikecualikan saat PSBB yang termaktub dalam Pergub nomor 33 tahun 2020.
Dari data Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan energi, pada jumat, 8 Mei 2020 tercatat 176 perusahaan ditutup sementara dan 843 perusahaan yang diberi peringatan karena tak mematuhi protokol kesehatan.
Di tengah 'kegalauan' peraturan, pemerintah merancang peta jalan pemulihan ekonomi yang dimulai bertahap pada Juni mendatang.
Padahal menurut tim peneliti Eikjman-Oxford Clinical Research Unit, hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi covid-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian menyebutkan peta jalan tersebut baru berupa kajian.
Peneliti Indef Bhima Yudistira menilai harus ada indikator pasti sebelum Indonesia berani membuka ekonomi lagi.
Sementara Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah kepada harian kontan mengatakan, tahapan pemulihan sudah harus direncanakan sejak dini terkait sektor mana yang bisa mengawali pemulihan ekonomi tanpa membahayakan penanggulangan wabah covid 19.