Pakar Hukum: Presiden Jokowi Semestinya Telfon Presiden Macron
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana berpendapat jika Presiden Jokowi semestinya berkomunikasi langsung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait isu panas yang sedang menimpa dunia.
"Bapak presiden kalau bisa telfon, karena saya tahu beliau mempunyai kedekatan juga dengan Presiden Macron. Pada waktu KTT G 20 itu beliau berdua akrab sekali misalnya melakukan vlog dan lain sebagainya," paparnya saat dihubungi KompasTV, Selasa (3/11/2020).
Hal ini menurutnya berhak dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.
Menanggapi pernyataan Presiden Macron, Hikmahanto melihat tak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Presiden Prancis saat itu.
Ia menilai akan lebih baik jika Presiden Macron mencabut pernyataan tersebut, sehingga isu pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dengan memperbolehkan pembunuhan terhadap Presiden Prancis itu tak akan terjadi.
"Kalau saja Macron meminta maaf lalu mencabut pernyataan dengan menyatakan bahwa kemarin itu yang saya tujukan kepada rakyat Prancis bukan masyarakat dunia, itu akan lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai pembelaannya terhadap majalah Satir Charlie Hebdo dan peristiwa kekerasan di sejumlah kota di negaranya memantik amarah umat muslim dunia termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun turut mengecam.
Lalu apakah kejadian ini akan menjadi batu sandungan dalam hubungan Indonesia dan Prancis di masa mendatang?
Bagaimana pula dengan seruan sebagian kalangan untuk memboikot produk Prancis?
Simak pembahasannya bersama anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi dan Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana.
"Bapak presiden kalau bisa telfon, karena saya tahu beliau mempunyai kedekatan juga dengan Presiden Macron. Pada waktu KTT G 20 itu beliau berdua akrab sekali misalnya melakukan vlog dan lain sebagainya," paparnya saat dihubungi KompasTV, Selasa (3/11/2020).
Hal ini menurutnya berhak dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.
Menanggapi pernyataan Presiden Macron, Hikmahanto melihat tak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Presiden Prancis saat itu.
Ia menilai akan lebih baik jika Presiden Macron mencabut pernyataan tersebut, sehingga isu pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dengan memperbolehkan pembunuhan terhadap Presiden Prancis itu tak akan terjadi.
"Kalau saja Macron meminta maaf lalu mencabut pernyataan dengan menyatakan bahwa kemarin itu yang saya tujukan kepada rakyat Prancis bukan masyarakat dunia, itu akan lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai pembelaannya terhadap majalah Satir Charlie Hebdo dan peristiwa kekerasan di sejumlah kota di negaranya memantik amarah umat muslim dunia termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun turut mengecam.
Lalu apakah kejadian ini akan menjadi batu sandungan dalam hubungan Indonesia dan Prancis di masa mendatang?
Bagaimana pula dengan seruan sebagian kalangan untuk memboikot produk Prancis?
Simak pembahasannya bersama anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi dan Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana.