Jusuf Kalla: Banyaknya Massa Rizieq Ini karena Para Pemimpin dan DPR Tak Serap Aspirasi Rakyat
KOMPAS.TV - Dukungan terhadap kehadiran Habib Rizieq Shihab di sejumlah wilayah dan juga adanya penyambutan yang dipenuhi pendukungnya saat tiba di Indonesia beberapa waktu lalu dikomentari oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) dalam sebuah acara diskusi virtual.
Pengamat politik tak sepenuhnya sependapat dengan pernyataan itu dan menilai pernyataan Jusuf Kalla bernuansa politis.
JK mengatakan persoalan Habib Rizieq ini terjadi karena adanya kekosongan kepemimpinan yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya apsirasi pendukung Rizieq ini tak tertampung oleh partai politik atau wakil rakyat yang ada DPR.
"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya. Masalah Rizieq itu jadi indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita," katanya dalam Webinar Kebangsaan, dikutip dari YouTube PKSTV, Jumat (20/11/2020).
Hal tersebut, katanya, lama kelamaan bisa mengembalikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi jalanan karena masyarakat kecewa.
JK pun mengkritisi para pemimpin yang dipilih oleh rakyat tetapi enggan mendengarkan aspirasi rakyat.
"Jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan, ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai ada kekosongan sistem atau cara berdemokrasi yang harus diperbaiki khususnya yang terkait dengan ideologi keislaman yang diisi oleh ketokohan Rizieq Shihab.
Menurut JK, persoalan Habib Rizieq merupakan suatu indikator bahwa proses sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia harus diperbaiki.
"Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percaya DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercayai partai-partai, khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu, kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan, yang punya aspirasi," papar JK.
Pengamat politik tak sepenuhnya sependapat dengan pernyataan itu dan menilai pernyataan Jusuf Kalla bernuansa politis.
JK mengatakan persoalan Habib Rizieq ini terjadi karena adanya kekosongan kepemimpinan yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya apsirasi pendukung Rizieq ini tak tertampung oleh partai politik atau wakil rakyat yang ada DPR.
"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya. Masalah Rizieq itu jadi indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita," katanya dalam Webinar Kebangsaan, dikutip dari YouTube PKSTV, Jumat (20/11/2020).
Hal tersebut, katanya, lama kelamaan bisa mengembalikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi jalanan karena masyarakat kecewa.
JK pun mengkritisi para pemimpin yang dipilih oleh rakyat tetapi enggan mendengarkan aspirasi rakyat.
"Jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan, ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai ada kekosongan sistem atau cara berdemokrasi yang harus diperbaiki khususnya yang terkait dengan ideologi keislaman yang diisi oleh ketokohan Rizieq Shihab.
Menurut JK, persoalan Habib Rizieq merupakan suatu indikator bahwa proses sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia harus diperbaiki.
"Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percaya DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercayai partai-partai, khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu, kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan, yang punya aspirasi," papar JK.