Ridwan Kamil Janji akan Penuhi Panggilan Polda Jabar terkait Kerumunan Megamendung
BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memenuhi panggilan Polda Jabar untuk memberikan keterangan terkait kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor.
Rencananya tanggal 16 desember mendatang Ridwan Kamil akan memenuhi panggilan tersebut.
"Ya tanggal 16 (Desember), sama saja seperti saat saya ke Jakarta menyampaikan yang isi pertanyaannya lebih banyak pergub nomor sekian, apa judulnya, dan apa isinya,"ujar Ridwan Kamil.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mendatangi Polda Jawa Barat guna memenuhi panggilan Polda Jabar untuk memberikan keterangan terkait kerumunan di megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Menurut Ridwan Kamil berkaca pada pemanggilan sebelumnya di Bareskrim Polri pertanyaan yang diajukan penyidik seputar peraturan Gubernur dan bersifat normatif.
Emil juga jelaskan penegakan peraturan dan protokol kesehatan di Jabar berada di bawah wewenang kabupaten dan kota.
"Kalau di Jawa Barat teknis itu diurus oleh kota/kabupaten dan provinsi sebagai pembina dan kalau ada acara lokal itu tanggung jawab kota/kabupaten, kecuali kegiatannya ada di perbatasan atau kota/kabupaten bendera putih tidak sanggup mengendalikan," ujar Emil.
Rencananya tanggal 16 desember mendatang Ridwan Kamil akan memenuhi panggilan tersebut.
"Ya tanggal 16 (Desember), sama saja seperti saat saya ke Jakarta menyampaikan yang isi pertanyaannya lebih banyak pergub nomor sekian, apa judulnya, dan apa isinya,"ujar Ridwan Kamil.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mendatangi Polda Jawa Barat guna memenuhi panggilan Polda Jabar untuk memberikan keterangan terkait kerumunan di megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Menurut Ridwan Kamil berkaca pada pemanggilan sebelumnya di Bareskrim Polri pertanyaan yang diajukan penyidik seputar peraturan Gubernur dan bersifat normatif.
Emil juga jelaskan penegakan peraturan dan protokol kesehatan di Jabar berada di bawah wewenang kabupaten dan kota.
"Kalau di Jawa Barat teknis itu diurus oleh kota/kabupaten dan provinsi sebagai pembina dan kalau ada acara lokal itu tanggung jawab kota/kabupaten, kecuali kegiatannya ada di perbatasan atau kota/kabupaten bendera putih tidak sanggup mengendalikan," ujar Emil.