Ini Sikap Muhammadiyah Terhadap Pembubaran FPI
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Muti angkat bicara terkait pembubaran organisasi FPI.
Menurutnya, sikap pemerintah bukanlah menunjukkan anti-islam.
"Apa yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti terhadap Islam, bukan pula sikap menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap Ormas Islam" ungkap Abdul Muti dalam video yang dikirim lewat whatsapp kepada Kompas TV.
Ia menambahkan, alasan pemerintah untuk membubarkan FPI lebih kepada penegakan hukum yang berlaku di Indoenesia.
"Konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita", tambahnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tak perlu menyikapi keputusan pembubaran FPI dengan reaksi berlebihan.
"Tidak perlu pula melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hukum", ungkapnya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan pemerintah agar sikap tersebut tak hanya berlaku bagi FPI saja, tetapi juga bagi ormas-ormas lain.
"Jangan hanya tegas dan keras terhadap FPI, tapi kemudian membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT, kemudian juga beberapa kegiatan yang meresahkan masyarakat dibiarkan begitu saja", tambahnya.
Menurutnya, sikap pemerintah bukanlah menunjukkan anti-islam.
"Apa yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti terhadap Islam, bukan pula sikap menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap Ormas Islam" ungkap Abdul Muti dalam video yang dikirim lewat whatsapp kepada Kompas TV.
Ia menambahkan, alasan pemerintah untuk membubarkan FPI lebih kepada penegakan hukum yang berlaku di Indoenesia.
"Konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita", tambahnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tak perlu menyikapi keputusan pembubaran FPI dengan reaksi berlebihan.
"Tidak perlu pula melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hukum", ungkapnya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan pemerintah agar sikap tersebut tak hanya berlaku bagi FPI saja, tetapi juga bagi ormas-ormas lain.
"Jangan hanya tegas dan keras terhadap FPI, tapi kemudian membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT, kemudian juga beberapa kegiatan yang meresahkan masyarakat dibiarkan begitu saja", tambahnya.