Beda Sikap Fadli Zon dan Rahayu Terkait Dukungan Terhadap Pemerintah Terkait Kelompok Intoleran
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran.
Hal ini ia sampaikan melalui sebuah video yang dikirim kepada Kompas TV.
"Dalam pernyataan saya, saya tidak memfokuskan kepada satu kelompok saja. Tapi, betul-betul ini ingin memberikan dukungan dan menyampaikan harapan saya kepada pemerintah bahwa apa yang sedang dilakukan untuk memastikan penegakan keadilan dengan memastikan sikap tegas kepada kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saya, terhadap siapa pun yang melakukan upaya untuk menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini", ungkap Rahayu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon justru bertolak belakang dengan sikap keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati.
Menurutnya, Gerindra tak pernah mendukung sikap pemerintah untuk membubarkan sebuah organisasi.
"Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sbg negar hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi n UU", ungkapnya di dalam aku twitter miliknya.
Sebelumnya, pemerintah dengan tegas telah membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI.
Hal ini ia sampaikan melalui sebuah video yang dikirim kepada Kompas TV.
"Dalam pernyataan saya, saya tidak memfokuskan kepada satu kelompok saja. Tapi, betul-betul ini ingin memberikan dukungan dan menyampaikan harapan saya kepada pemerintah bahwa apa yang sedang dilakukan untuk memastikan penegakan keadilan dengan memastikan sikap tegas kepada kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saya, terhadap siapa pun yang melakukan upaya untuk menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini", ungkap Rahayu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon justru bertolak belakang dengan sikap keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati.
Menurutnya, Gerindra tak pernah mendukung sikap pemerintah untuk membubarkan sebuah organisasi.
"Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sbg negar hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi n UU", ungkapnya di dalam aku twitter miliknya.
Sebelumnya, pemerintah dengan tegas telah membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI.