DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Terkait Kejadian Pemaksaan Siswi Non-Muslim Berjilbab
JAKARTA, KOMPAS.TV Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merasa prihatin atas peristiwa pemaksaan siswi non-muslim untuk memakai jilbab, yang terjadi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.
Hal ini ia sampaikan melalui sebuah video yang dikirim lewat aplikasi whatsapp kepada Kompas TV.
"Atas nama komisi 10 DPR RI kami sangat prihatin terkait dengan peristiwa intoleransi di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah", ujar Syaiful kepada Kompas TV.
Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi, apalagi di instansi pemerintahan. Menurutnya, peristiwa ini telah menodai nilai-nilai kebhinekaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.
"Kejadian akhir-akhir ini yang sering terjadi mungkin menjadi cermin bagi kita bahwa sikap intoleransi betul menodai kebhinekaan yang ada di Indonesia", ungkapnya.
Oleh karena itu, DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, agar peristiwa yang sama tak kembali terjadi, tak hanya di Padang, tetapi juga di seluruh Indonesia.
"Kita minta mendikbud untuk evaluasi sikap intoleransi yang terjadi di seluruh belahan Indonesia", imbuhnya.
Sebelumnya, salah seorang wali murid dari siswi SMK Negeri 2 Padang Elianu, dipanggil ke sekolah, lantaran sang anak tak mengenakan ke sekolah.
Sang anak dan orang tua menolak karena mereka adalah non-muslim. Hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.
Elianu pun kemudian merekam video tersebut dan menyebarkannya di media sosial.
Hal ini ia sampaikan melalui sebuah video yang dikirim lewat aplikasi whatsapp kepada Kompas TV.
"Atas nama komisi 10 DPR RI kami sangat prihatin terkait dengan peristiwa intoleransi di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah", ujar Syaiful kepada Kompas TV.
Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi, apalagi di instansi pemerintahan. Menurutnya, peristiwa ini telah menodai nilai-nilai kebhinekaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.
"Kejadian akhir-akhir ini yang sering terjadi mungkin menjadi cermin bagi kita bahwa sikap intoleransi betul menodai kebhinekaan yang ada di Indonesia", ungkapnya.
Oleh karena itu, DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, agar peristiwa yang sama tak kembali terjadi, tak hanya di Padang, tetapi juga di seluruh Indonesia.
"Kita minta mendikbud untuk evaluasi sikap intoleransi yang terjadi di seluruh belahan Indonesia", imbuhnya.
Sebelumnya, salah seorang wali murid dari siswi SMK Negeri 2 Padang Elianu, dipanggil ke sekolah, lantaran sang anak tak mengenakan ke sekolah.
Sang anak dan orang tua menolak karena mereka adalah non-muslim. Hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.
Elianu pun kemudian merekam video tersebut dan menyebarkannya di media sosial.