Jokowi Tegaskan, PPKM Tidak Efektif
JAKARTA, KOMPAS.TV Presiden Joko Widodo menilai PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang diimplementasikan pada 11 25 2021 Januari tidak efektif.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat rapat terbatas yang dilaksanakan secara tertutup pada Jumat, 29 Januari 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat.
"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik", ungkap Jokowi saat memimpin ratas di Istana Bogor (29/1).
Menurut Jokowi, esensi dari PPKM adalah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, ia justru malah melihat sebaliknya.
"Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.
Jokowi mengimbau seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk melibatkan ahli epidemiologi dalam mendesain peraturan yang ada.
"Saya ingin mengimbau, ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komperhensif", tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama agar turut terlibat langsung dalam menerapkan sekaligus memberikan contoh pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat rapat terbatas yang dilaksanakan secara tertutup pada Jumat, 29 Januari 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat.
"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik", ungkap Jokowi saat memimpin ratas di Istana Bogor (29/1).
Menurut Jokowi, esensi dari PPKM adalah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, ia justru malah melihat sebaliknya.
"Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.
Jokowi mengimbau seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk melibatkan ahli epidemiologi dalam mendesain peraturan yang ada.
"Saya ingin mengimbau, ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komperhensif", tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama agar turut terlibat langsung dalam menerapkan sekaligus memberikan contoh pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.