Sekjen Partai Demokrat: Partai Demokrat Tidak Bermaksud Melawan Negara
JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa partainya tidak bermaksud melawan negara.
"Perlu kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara," ujar Riefky
Hal ini disampaikan Riefky untuk menanggapi sikap Istana, yang mengambil sikap untuk tidak menjawab surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.
"Berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara bapak Pratikno yang mengatakan bahwa bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dengan argumentasi bahwa gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kami sebut sebagai GPKPD, ini dianggap sebagai permasalahan internal partai," lanjut Riefky.
Sebelumnya, Mensesneg Praktikno mengatakan bahwa pihak Istana tidak perlu menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Iya bener. Kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak Presiden. Diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat. Jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," ujar Mensesneg.
"Perlu kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara," ujar Riefky
Hal ini disampaikan Riefky untuk menanggapi sikap Istana, yang mengambil sikap untuk tidak menjawab surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.
"Berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara bapak Pratikno yang mengatakan bahwa bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dengan argumentasi bahwa gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kami sebut sebagai GPKPD, ini dianggap sebagai permasalahan internal partai," lanjut Riefky.
Sebelumnya, Mensesneg Praktikno mengatakan bahwa pihak Istana tidak perlu menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Iya bener. Kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak Presiden. Diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat. Jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," ujar Mensesneg.