Soal SBY Dituding Membangun Tirani Politik, Ini Tanggapan Andi Mallarangeng
JAKARTA, KOMPAS.TV Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng angkat bicara atas tudingan terkait Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang dianggap membangun tirani politik di dalam Partai Demokrat.
Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar. Ia menilai, SBY merupakan sosok yang demokratis di dalam tubuh demokrat, termasuk dalam mengambil keputusan.
"Siapa bilang? AD/ART itu rancangannya dibuat terlebih dahulu setelah itu diberikan kepada peserta kongres dan disetujui, Apalagi yang tidak demokratis?", pungkas Andi saat diwawancara Kompas TV (11/3).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini membandingkan dengan Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan di Deli Serdang.
Menurutnya, KLB di Deli Serdang justru sama sekali tidak membahas terkait AD/ART partai.
Selain itu menurutnya, penunjukan Ketua Umum dilaksanakan dalam waktu singkat.
"Bandingkan dengan KLB mereka, 51 menit pilih Ketum, yang tidak hadir di situ dan bukan anggota. Kemudian dia bikin AD/ART, tidak ada pembahasan sama sekali. Cuma bilang, Kembali ke AD/ART 2005 ndak ada pembahasan, karena memang tidak ada hak suara orang-orang itu", pungkasnya.
Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar. Ia menilai, SBY merupakan sosok yang demokratis di dalam tubuh demokrat, termasuk dalam mengambil keputusan.
"Siapa bilang? AD/ART itu rancangannya dibuat terlebih dahulu setelah itu diberikan kepada peserta kongres dan disetujui, Apalagi yang tidak demokratis?", pungkas Andi saat diwawancara Kompas TV (11/3).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini membandingkan dengan Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan di Deli Serdang.
Menurutnya, KLB di Deli Serdang justru sama sekali tidak membahas terkait AD/ART partai.
Selain itu menurutnya, penunjukan Ketua Umum dilaksanakan dalam waktu singkat.
"Bandingkan dengan KLB mereka, 51 menit pilih Ketum, yang tidak hadir di situ dan bukan anggota. Kemudian dia bikin AD/ART, tidak ada pembahasan sama sekali. Cuma bilang, Kembali ke AD/ART 2005 ndak ada pembahasan, karena memang tidak ada hak suara orang-orang itu", pungkasnya.