Kasus Susi Air Disandera KKB, Komisi I DPR Dorong TNI-Polri Perketat Ruang Publik di Papua
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi I DPR RI mendorong aparat TNI-Polri hingga BIN untuk meningkatkan pengawasan ekstra ketat utamanya di sejumlah bandara dan ruang publik di Papua.
Hal ini menyusul penyanderaan yang sempat dilakukan 30 personel KKB terhadap pilot dan 3 penumpang pesawat Susi Air di lapangan terbang Wangbe pada Jumat lalu.
Meski akhirnya dibebaskan setelah 2 jam disandera, Komisi I DPR menilai penyanderaan menjadi bukti masih lemahnya pengawasan aparat keamanan di Papua.
Pasca-penyanderaan pesawat Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Kepolisian Daerah Papua akan memperketat pengamanan di bandara perintis khususnya di daerah rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Sejumlah daerah rawan KKB yang menjadi perhatian pihak kepolisian yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Tembagapura Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan polda berencana membangun polsek dan polres di daerah rawan.
Hal ini menyusul penyanderaan yang sempat dilakukan 30 personel KKB terhadap pilot dan 3 penumpang pesawat Susi Air di lapangan terbang Wangbe pada Jumat lalu.
Meski akhirnya dibebaskan setelah 2 jam disandera, Komisi I DPR menilai penyanderaan menjadi bukti masih lemahnya pengawasan aparat keamanan di Papua.
Pasca-penyanderaan pesawat Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Kepolisian Daerah Papua akan memperketat pengamanan di bandara perintis khususnya di daerah rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Sejumlah daerah rawan KKB yang menjadi perhatian pihak kepolisian yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Tembagapura Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan polda berencana membangun polsek dan polres di daerah rawan.