Yuk, Simak Soal Pendaftaran CPNS Tahun 2021 Berikut Ini!
KOMPAS.TV - Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara akan mulai dibuka bulan depan.
Tahun ini, pemerintah membutuhkan sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK.
Lebih rinci yang dibutuhkan adalah 1 juta formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Di luar guru, ada kebutuhan ASN di Pemerintah Daerah sebanyak 189.000 formasi dan 83.000 formasi di pemerintah pusat.
CASN rencananya diawali dengan pendaftaran bagi sekolah kedinasan di 8 Kementerian dan Lembaga. Pendaftaran akan dibuka secara bertahap di bulanbulan berikutnya.
Saat ini,ada sekitar 4,17 juta orang menjadi ASN yang tersebar di berbagai jabatan. Paling besar berada di jabatan fungsional.
77 persen diantaranya berada di instansi daerah.
Sementara itu, jumlah ASN terus turun sejak 2016.
Hal ini tak terlepas dari langkah moratorium rekrutmen CPNS. Dibanding 2019,jumlah asn menyusut 20 ribuan orang.
244,64 triliun rupiah digunakan untuk belanja pegawai pada APBN 2020. Termasuk di dalamnya,gaji, tunjangan hingga uang lembur.
Ini setara dengan 23 persen belanja Kementerian Lembaga. Terbesar kedua setelah belanja barang.
Tahun ini, pemerintah membutuhkan sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK.
Lebih rinci yang dibutuhkan adalah 1 juta formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Di luar guru, ada kebutuhan ASN di Pemerintah Daerah sebanyak 189.000 formasi dan 83.000 formasi di pemerintah pusat.
CASN rencananya diawali dengan pendaftaran bagi sekolah kedinasan di 8 Kementerian dan Lembaga. Pendaftaran akan dibuka secara bertahap di bulanbulan berikutnya.
Saat ini,ada sekitar 4,17 juta orang menjadi ASN yang tersebar di berbagai jabatan. Paling besar berada di jabatan fungsional.
77 persen diantaranya berada di instansi daerah.
Sementara itu, jumlah ASN terus turun sejak 2016.
Hal ini tak terlepas dari langkah moratorium rekrutmen CPNS. Dibanding 2019,jumlah asn menyusut 20 ribuan orang.
244,64 triliun rupiah digunakan untuk belanja pegawai pada APBN 2020. Termasuk di dalamnya,gaji, tunjangan hingga uang lembur.
Ini setara dengan 23 persen belanja Kementerian Lembaga. Terbesar kedua setelah belanja barang.