Kandidat Capres di Sekitar Jokowi - Opini Budiman
Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak berminat dan tidak berniat menjadi Presiden tiga periode.
Artinya, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. dan Pemilu Presiden 2024 ibarat tarung bebas antar kandidat, tidak ada lagi petahana di sana.
Mungkin karena itu, belakangan manuver politik sejumlah kandidat pimpinan parpol mulai tampak.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto, melakukan safari politik menemui sejumlah pimpinan partai politik.
Mulai dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan pimpinan partai politik lain. Muncul gagasan join convention untuk menemukan Capres bersama.
Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia, mendorong Airlangga Hartarto maju dalam Pilpres 2024. Begitu juga dengan Gerindra yang akan mendorong Prabowo Subianto dengan elektabilitas survei yang tinggi, untuk maju lagi dalam Pilpres 2024.
Ketua KSP Jenderal (Purn) Moeldoko pun ikut mulai bermanuver. Dari awalnya menerima kunjungan sejumlah elite Demokrat untuk ngopi-ngopi dan berakhir dengan menerima tawaran KLB Demokrat Deli Serdang untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat".
Dinamika antar elite politik itu akan menarik. Para elite akan berebut dukungan rakyat, setelah Jokowi tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024.
Dari pengalaman reportase di bidang politik, meliput Pemilu pada masa Orde Baru dan Pemilu Pasca Orde Baru, ada beberapa faktor yang akan memengaruhi Pemilu Presiden 2024.
Pertama, elektabilitas politik. Di sini, peranan lembaga survei akan ikut menentukan.
Kedua, Parpol atau gabungan Parpol sebagai kendaraan politik.
UU Pemilu masih mensyaratkan Capres dan Cawapres diajukan oleh Parpol dan gabungan Parpol dengan perolehan suara 20 persen kursi parlemen atau 25 persen popular vote.
Dengan aturan itu, hanya PDIP yang punya tiket untuk mencalonkan Presiden, partai lain harus berkoalisi.
Ketiga, gizi atau dana pancapresan membutuhkan dana politik yang sangat besar.
Artinya, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. dan Pemilu Presiden 2024 ibarat tarung bebas antar kandidat, tidak ada lagi petahana di sana.
Mungkin karena itu, belakangan manuver politik sejumlah kandidat pimpinan parpol mulai tampak.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto, melakukan safari politik menemui sejumlah pimpinan partai politik.
Mulai dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan pimpinan partai politik lain. Muncul gagasan join convention untuk menemukan Capres bersama.
Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia, mendorong Airlangga Hartarto maju dalam Pilpres 2024. Begitu juga dengan Gerindra yang akan mendorong Prabowo Subianto dengan elektabilitas survei yang tinggi, untuk maju lagi dalam Pilpres 2024.
Ketua KSP Jenderal (Purn) Moeldoko pun ikut mulai bermanuver. Dari awalnya menerima kunjungan sejumlah elite Demokrat untuk ngopi-ngopi dan berakhir dengan menerima tawaran KLB Demokrat Deli Serdang untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat".
Dinamika antar elite politik itu akan menarik. Para elite akan berebut dukungan rakyat, setelah Jokowi tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024.
Dari pengalaman reportase di bidang politik, meliput Pemilu pada masa Orde Baru dan Pemilu Pasca Orde Baru, ada beberapa faktor yang akan memengaruhi Pemilu Presiden 2024.
Pertama, elektabilitas politik. Di sini, peranan lembaga survei akan ikut menentukan.
Kedua, Parpol atau gabungan Parpol sebagai kendaraan politik.
UU Pemilu masih mensyaratkan Capres dan Cawapres diajukan oleh Parpol dan gabungan Parpol dengan perolehan suara 20 persen kursi parlemen atau 25 persen popular vote.
Dengan aturan itu, hanya PDIP yang punya tiket untuk mencalonkan Presiden, partai lain harus berkoalisi.
Ketiga, gizi atau dana pancapresan membutuhkan dana politik yang sangat besar.