Jangan Sembarangan, Ini Pedoman Bikin Polisi Tidur Biar Tak Menyalahi Aturan
Keberadaan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur di jalanan umum berfungsi untuk membuat pengemudi mengurangi kecepatan di jalan.
Tidak bisa sembarangan, pembuatan polisi tidur harus sesuai aturan. Tata cara pembuatan dan penempatan polisi tidur di jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018, Tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan.
Dalam Permenhub 82/2018, penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan seperti polisi tidur dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
b. Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk jalan provinsi;
d. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
e. Walikota, untuk jalan kota.
Ada 3 jenis polisi tidur yaitu speed bump, speed hump, dan speed table. Ketiganya memiliki kombinasi warna kuning atau putih.
ditempatkan di area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.
Terbuat dari bahan badan jalan atau karet, dengan tinggi antara 8-15 cm, lebar bagian atas antara 30-90 cm, dan kelandaian maksimal 15 persen.
ditempatkan di jalan lokal atau jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.
Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa dengan tinggi antara 5-9 cm, lebar total antara 35-39 cm, dan kelandaian maksimal 50 persen.
ditempatkan di jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan, atau tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.
Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara k-300 untuk material permukaan, tinggi antara 8-9 cm, lebar bagian atas 660 cm, dan kelandaian maksimal 15 persen.(*)
Grafis: Joshua Victor
Tidak bisa sembarangan, pembuatan polisi tidur harus sesuai aturan. Tata cara pembuatan dan penempatan polisi tidur di jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018, Tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan.
Dalam Permenhub 82/2018, penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan seperti polisi tidur dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
b. Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk jalan provinsi;
d. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
e. Walikota, untuk jalan kota.
Ada 3 jenis polisi tidur yaitu speed bump, speed hump, dan speed table. Ketiganya memiliki kombinasi warna kuning atau putih.
ditempatkan di area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.
Terbuat dari bahan badan jalan atau karet, dengan tinggi antara 8-15 cm, lebar bagian atas antara 30-90 cm, dan kelandaian maksimal 15 persen.
ditempatkan di jalan lokal atau jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.
Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa dengan tinggi antara 5-9 cm, lebar total antara 35-39 cm, dan kelandaian maksimal 50 persen.
ditempatkan di jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan, atau tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.
Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara k-300 untuk material permukaan, tinggi antara 8-9 cm, lebar bagian atas 660 cm, dan kelandaian maksimal 15 persen.(*)
Grafis: Joshua Victor