Belum Final, Jubir Menhan Sayangkan Informasi Anggaran Alutsista Bocor
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu (2/6/2021) menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, salah satu yang dibahas dalam rapat ini adalah soal anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebelum rapat yang berlangsung tertutup ini digelar, Prabowo mengatakan akan menjelaskan soal anggaran ini.
Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan rapat ini akan dimanfaatkan untuk menanyakan sejumlah isu termasuk soal besaran anggaran Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista.
Effendi menyebut salah satu hal yang perlu disoroti adalah sumber pendanaan dari skema pembelian alutsista yang disusun oleh Kementerian Pertahanan.
Semenatara itu Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan formula pembelian alat peralatan pertahanan keamanan yang sedang disiapkan saat ini masih belum final.
Ia menyayangkan informasi yang masih rahasia ini tersebar ke publik.
Dahnil mengatakan kemenhan tengah mempersiapkan opsi pembelian dan peremajaan alutsista.
Namun semuanya masih dibahas dengan banyak pemegang kepentingan.
Sebelum rapat yang berlangsung tertutup ini digelar, Prabowo mengatakan akan menjelaskan soal anggaran ini.
Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan rapat ini akan dimanfaatkan untuk menanyakan sejumlah isu termasuk soal besaran anggaran Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista.
Effendi menyebut salah satu hal yang perlu disoroti adalah sumber pendanaan dari skema pembelian alutsista yang disusun oleh Kementerian Pertahanan.
Semenatara itu Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan formula pembelian alat peralatan pertahanan keamanan yang sedang disiapkan saat ini masih belum final.
Ia menyayangkan informasi yang masih rahasia ini tersebar ke publik.
Dahnil mengatakan kemenhan tengah mempersiapkan opsi pembelian dan peremajaan alutsista.
Namun semuanya masih dibahas dengan banyak pemegang kepentingan.