PKS Sayangkan Keputusan Pemerintah Batalkan Haji 2021
JAKARTA, KOMPAS.TV Anggota Komisi VIII DPR-RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyayangkan keputusan pemerintah untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini.
Ia menyebut, pemerintah belum bekerja secara maksimal dalam melakukan lobi-lobi tingkat tinggi dengan pihak pemerintah Arab Saudi dalam mendapatkan kuota haji.
"Pemerintah dalam hal ini adalah lobi-lobi tingkat tinggi yg seharusnya dilakukan oleh kepala negara ini, rakyat masih belum melihat secara nyata", ungkap Bukhori dalam sebuah video yang diterima Kompas TV (6/6).
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan kuota untuk jemaah haji tersebut.
"Sedangkan ketika haji dilaksanakan pada tahun ini itu kuota secara dunia hanya 60 ribu,15 ribu berasal dari masyarakat Arab Saudi, sedangkan 45 ribu dari berbagai macam negara. Jadi kemungkinan kalau dishare (dibagi) 45 ribu itu dari berbagai macam negara, kita mendapatkan 3300 atau 3500", pungkasnya.
Ia tak memungkiri, pandemi Covid-19 telah membatasi pelaksanaan ibadah haji. Meski demikian, menurutnya, pembatalan haji tidak menjadi pilihan yang tepat.
"Dalam hal-hal pertimbangan itu ketika diumumkan sedini mungkin saya agak menyayangkan karena akan menimbulkan debatable (perdebatan) di masyarakat", pungkasnya.
Oleh karena itu, dirinya menyarakan, agar lobi-lobi terkait kuota haji tahun 2021 ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah.
"Saya menyarankan supaya terjadi lobi kepada pemerintah Arab Saudi kapan kira kira dapat dipastikan, bahwa Arab Saudi akan bisa membagi quota bagi jamaah dunia termasuk indonesia", pungkasnya.
Ia menyebut, pemerintah belum bekerja secara maksimal dalam melakukan lobi-lobi tingkat tinggi dengan pihak pemerintah Arab Saudi dalam mendapatkan kuota haji.
"Pemerintah dalam hal ini adalah lobi-lobi tingkat tinggi yg seharusnya dilakukan oleh kepala negara ini, rakyat masih belum melihat secara nyata", ungkap Bukhori dalam sebuah video yang diterima Kompas TV (6/6).
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan kuota untuk jemaah haji tersebut.
"Sedangkan ketika haji dilaksanakan pada tahun ini itu kuota secara dunia hanya 60 ribu,15 ribu berasal dari masyarakat Arab Saudi, sedangkan 45 ribu dari berbagai macam negara. Jadi kemungkinan kalau dishare (dibagi) 45 ribu itu dari berbagai macam negara, kita mendapatkan 3300 atau 3500", pungkasnya.
Ia tak memungkiri, pandemi Covid-19 telah membatasi pelaksanaan ibadah haji. Meski demikian, menurutnya, pembatalan haji tidak menjadi pilihan yang tepat.
"Dalam hal-hal pertimbangan itu ketika diumumkan sedini mungkin saya agak menyayangkan karena akan menimbulkan debatable (perdebatan) di masyarakat", pungkasnya.
Oleh karena itu, dirinya menyarakan, agar lobi-lobi terkait kuota haji tahun 2021 ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah.
"Saya menyarankan supaya terjadi lobi kepada pemerintah Arab Saudi kapan kira kira dapat dipastikan, bahwa Arab Saudi akan bisa membagi quota bagi jamaah dunia termasuk indonesia", pungkasnya.