Amnesty Internasional Indonesia Kritik Presiden Jokowi Terkait Upaya Pelemahan KPK
JAKARTA, KOMPAS.TV - Amnesty Internasional Indonesia mengkritik Presiden Joko Widodo terkait upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, saat menjadi narasumber dalam webinar membahas pemecatan 51 pegawai KPK, Selasa (8/6/2021).
Usman menyebut janji yang pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi terkait penguatan KPK. Ia juga menyinggung kembali beberapa gestur politik yang pernah dilakukan Jokowi terkait dukungannya ke KPK.
"Betapa situasi yang sekarang ini menggambarkan pelemahan yang paling luar biasa dari KPK. Kita tahu Jokowi menjanjikan penguatan KPK 10 kali lipat. Dia mendatangi KPK, berkonsultasi daftar para Menteri. Dia memenuhi permintaan KPK mengembalikan barang berupa alamt musik yang diduga gratifikasi ke KPK," ucap Usman.
Usman mengatakan, yang terjadi saat ini justru kebalikan dari apa yang pernah dijanjikan Jokowi tentang dukungannya kepada KPK.
"Tapi yang terjadi dalam tahun-tahun pemerintahannya, kebijakan Jokowi justru menjauhkan sejumlah elit politik yang terimplikasi korupsi berada di luar jangkauan KPK. Ia membiarkan tidak adanya proses penghukuman yang benar dan pencegahan serangan-serangan terhadap penyidik, penyelidik, anggota dan pimpinan KPK," lanjutnya.
Video Editor:
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, saat menjadi narasumber dalam webinar membahas pemecatan 51 pegawai KPK, Selasa (8/6/2021).
Usman menyebut janji yang pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi terkait penguatan KPK. Ia juga menyinggung kembali beberapa gestur politik yang pernah dilakukan Jokowi terkait dukungannya ke KPK.
"Betapa situasi yang sekarang ini menggambarkan pelemahan yang paling luar biasa dari KPK. Kita tahu Jokowi menjanjikan penguatan KPK 10 kali lipat. Dia mendatangi KPK, berkonsultasi daftar para Menteri. Dia memenuhi permintaan KPK mengembalikan barang berupa alamt musik yang diduga gratifikasi ke KPK," ucap Usman.
Usman mengatakan, yang terjadi saat ini justru kebalikan dari apa yang pernah dijanjikan Jokowi tentang dukungannya kepada KPK.
"Tapi yang terjadi dalam tahun-tahun pemerintahannya, kebijakan Jokowi justru menjauhkan sejumlah elit politik yang terimplikasi korupsi berada di luar jangkauan KPK. Ia membiarkan tidak adanya proses penghukuman yang benar dan pencegahan serangan-serangan terhadap penyidik, penyelidik, anggota dan pimpinan KPK," lanjutnya.
Video Editor: