Demokrat Menolak Keras Usulan Presiden Tiga Periode
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat menolak keras usulan jabatan Presiden hingga tiga periode.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, secara virtual kepada KompasTV, Minggu (20/6/2021).
Herzaky menilai, wacana perpanjangan periode jabatan Presiden dianggap mengkhianati perjuangan reformasi.
"Partai Demokrat seperti yang disampaikan Ketua Umum kami Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, menolak tegas usulan Presiden tiga periode. Karena usulan ini sama saja mengkhianati perjuangan reformasi," ucap Herzaky.
Herzaky menambahkan, perpanjangan periode hanya akan membawa Indonesia dalam situasi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan layaknya yang terjadi pada era orde baru.
Menurutnya, pelemahan demokrasi ini nantinya juga berpotensi meningkatkan angka korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
"Karena kita tahu orde reformasi itu muncul untuk mengoreksi dengan tegas abuse of power KKN yg telah menggurita selama Orde Baru, disebabkan oleh masa jabatan Presiden yg tidak dibatasi. Maka munculah kebijakan maksimal dua periode," lanjutnya.
Video Editor: Agung Ramdani
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, secara virtual kepada KompasTV, Minggu (20/6/2021).
Herzaky menilai, wacana perpanjangan periode jabatan Presiden dianggap mengkhianati perjuangan reformasi.
"Partai Demokrat seperti yang disampaikan Ketua Umum kami Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, menolak tegas usulan Presiden tiga periode. Karena usulan ini sama saja mengkhianati perjuangan reformasi," ucap Herzaky.
Herzaky menambahkan, perpanjangan periode hanya akan membawa Indonesia dalam situasi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan layaknya yang terjadi pada era orde baru.
Menurutnya, pelemahan demokrasi ini nantinya juga berpotensi meningkatkan angka korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
"Karena kita tahu orde reformasi itu muncul untuk mengoreksi dengan tegas abuse of power KKN yg telah menggurita selama Orde Baru, disebabkan oleh masa jabatan Presiden yg tidak dibatasi. Maka munculah kebijakan maksimal dua periode," lanjutnya.
Video Editor: Agung Ramdani