Ini 2 Vaksin Yang Dikaji Pemerintah Untuk Diberikan Kepada Anak-Anak
JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap, saat ini pemerintah tengah melirik dua jenis vaksin yang akan digunakan bagi vaksinasi anak-anak di bawah usia 18 tahun.
Kedua vaksin tersebut adalah Sinovac dan Pfizer. Menurut Menkes, kedua vaksin tersebut sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari WHO.
"Yang sudah kita amati sekarang ada 2 yang ada di listnya kita, satu adalah Sinovac yang bisa umur 3 17, satu lagi adalah Pfizer yang bisa umur 12 17. Itu sudah keluar Emergency Use Authorization", ungkap Menkes Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden (25/5).
Menkes mengaku, kedua vaksin tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh para ahli, sebelum diberikan izin penggunaan.
"Kita juga harus berbicara dengan ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group on Immunization) mengenai hal ini. Kita juga harus mendengarkan pihak-pihak ahlinya mengenai pemberian vaksin ini ke remaja" pungkasnya.
Menkes berharap, dengan kajian yang komperhensif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat terkain vaksin bagi anak-anak / remaja.
"Dengan demikian kita bisa mengeluarkan keputusan yang komperhensif berdasarkan data yang ada di kita, data penggunaan di negara-negara lain, dan juga data ilmiah kesehehatan yang sudah diberikan terhadap perusahaan vaksin tersebut", pungkasnya.
Kedua vaksin tersebut adalah Sinovac dan Pfizer. Menurut Menkes, kedua vaksin tersebut sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari WHO.
"Yang sudah kita amati sekarang ada 2 yang ada di listnya kita, satu adalah Sinovac yang bisa umur 3 17, satu lagi adalah Pfizer yang bisa umur 12 17. Itu sudah keluar Emergency Use Authorization", ungkap Menkes Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden (25/5).
Menkes mengaku, kedua vaksin tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh para ahli, sebelum diberikan izin penggunaan.
"Kita juga harus berbicara dengan ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group on Immunization) mengenai hal ini. Kita juga harus mendengarkan pihak-pihak ahlinya mengenai pemberian vaksin ini ke remaja" pungkasnya.
Menkes berharap, dengan kajian yang komperhensif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat terkain vaksin bagi anak-anak / remaja.
"Dengan demikian kita bisa mengeluarkan keputusan yang komperhensif berdasarkan data yang ada di kita, data penggunaan di negara-negara lain, dan juga data ilmiah kesehehatan yang sudah diberikan terhadap perusahaan vaksin tersebut", pungkasnya.