Pengamat Militer Connie Bakrie & Komisi I DPR Angkat Bicara Soal Bursa Panas Calon Panglima TNI
KOMPAS.TV - Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021 yang berasal dari Matra Angkatan Udara.
Kini, Presiden Jokowi mulai melakukan penilaian atau asesmen terhadap calon anggota Panglima TNI.
Di antara 3 nama Kepala Staf Angkatan, ada 2 nama yang mencuat menjadi calon kuat Panglima TNI Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.
Anggota DPR, Ahmad Sahroni mendukung Kasal Yudo Margono, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Sedangkan, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendukung Kasad Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI dengan mempertimbangkan kompetensinya.
Selain bursa Panglima TNI, kini muncul kabar rencana pengangkatan Wakil Panglima TNI.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ahli Mochtar Ngabalin menagatakan, kepastian tentang Wakil Panglima TNI baru bisa diketahui pekan depan.
Sesuai Undang-Undang, Presiden akan memilih calon Panglima TNI untuk diajukan ke DPR guna uji kepatutan dan kelayakan.
Berbagai pertimbangan muncul, termasuk polemik jatah giliran matra sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Lalu seberapa urgensikah pengaktifan posisi Wakil Panglima TNI?
Siapakah yang kira-kira lebih pantas dan layak menduduki jabatan Panglima TNI dan bagaimana kaitannya dengan kebutuhan kondisi Pertahanan Militer Indonesia?
Kita akan bahas bersama Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi dan Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie.
Kini, Presiden Jokowi mulai melakukan penilaian atau asesmen terhadap calon anggota Panglima TNI.
Di antara 3 nama Kepala Staf Angkatan, ada 2 nama yang mencuat menjadi calon kuat Panglima TNI Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.
Anggota DPR, Ahmad Sahroni mendukung Kasal Yudo Margono, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Sedangkan, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendukung Kasad Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI dengan mempertimbangkan kompetensinya.
Selain bursa Panglima TNI, kini muncul kabar rencana pengangkatan Wakil Panglima TNI.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ahli Mochtar Ngabalin menagatakan, kepastian tentang Wakil Panglima TNI baru bisa diketahui pekan depan.
Sesuai Undang-Undang, Presiden akan memilih calon Panglima TNI untuk diajukan ke DPR guna uji kepatutan dan kelayakan.
Berbagai pertimbangan muncul, termasuk polemik jatah giliran matra sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Lalu seberapa urgensikah pengaktifan posisi Wakil Panglima TNI?
Siapakah yang kira-kira lebih pantas dan layak menduduki jabatan Panglima TNI dan bagaimana kaitannya dengan kebutuhan kondisi Pertahanan Militer Indonesia?
Kita akan bahas bersama Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi dan Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie.