BPS: Jumlah Penduduk Miskin Mencapai 27,54 Juta Orang
KOMPAS.TV - Badan Pusat Statistik melaporkan ada tambahan penduduk miskin di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 27,54 juta orang.
Jumlah penduduk miskin ini naik sebanyak 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret tahun lalu.
Meskipun naik di bulan Maret ternyata jumlah penduduk miskin sempat turun pada September tahun lalu.
"Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan September 2020." kata Kepala BPS, Margo Yuwono seperti dimuat di Kompas.com.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ada hubungan antara kondisi pandemi, pelaksanaan PPKM dan juga perlambatan ekonomi.
Peniliti INDEF mencatat realisasi belanja daerah masih lambat sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan maksimal, masyarakat tidak bisa membelanjakan uang dan mau tidak mau berdampak pada angka kemiskinan.
Sementara itu, ancaman PHK bagi buruh yang tidak bekerja selama pemberlakuan PPKM Darurat juga sudah di depan mata.
Jika PPKM Darurat diperpanjang, maka beban perusahaan akan semakin besar. Padahal sebelumnya sudah 20% pekerja kontrak yang rumahkan sejak pandemi tahun lalu.
Hal serupa juga dikeluhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang meminta bantuan pemerintah pagi para pengelola pusat belanja, jika nanti PPKM Darurat diperpanjang.
Kondisi sebelum PPKM Darurat sudah cukup memberatkan pengusaha dengan beban operasional yang tinggi, padahal jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan masih sangat dibatasi.
Peningkatan penduduk miskin memang bisa terjadi karena banyak faktor.
Kategori penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah atau kurang dari Rp 472.525 per bulan.
Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 27,54 juta orang.
Jumlah penduduk miskin ini naik sebanyak 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret tahun lalu.
Meskipun naik di bulan Maret ternyata jumlah penduduk miskin sempat turun pada September tahun lalu.
"Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan September 2020." kata Kepala BPS, Margo Yuwono seperti dimuat di Kompas.com.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ada hubungan antara kondisi pandemi, pelaksanaan PPKM dan juga perlambatan ekonomi.
Peniliti INDEF mencatat realisasi belanja daerah masih lambat sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan maksimal, masyarakat tidak bisa membelanjakan uang dan mau tidak mau berdampak pada angka kemiskinan.
Sementara itu, ancaman PHK bagi buruh yang tidak bekerja selama pemberlakuan PPKM Darurat juga sudah di depan mata.
Jika PPKM Darurat diperpanjang, maka beban perusahaan akan semakin besar. Padahal sebelumnya sudah 20% pekerja kontrak yang rumahkan sejak pandemi tahun lalu.
Hal serupa juga dikeluhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang meminta bantuan pemerintah pagi para pengelola pusat belanja, jika nanti PPKM Darurat diperpanjang.
Kondisi sebelum PPKM Darurat sudah cukup memberatkan pengusaha dengan beban operasional yang tinggi, padahal jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan masih sangat dibatasi.
Peningkatan penduduk miskin memang bisa terjadi karena banyak faktor.
Kategori penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah atau kurang dari Rp 472.525 per bulan.