Butuh Dana Hingga Rp 2,1 M, Rencana Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Tuai Kritik
JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pengecatan pesawat kepresidenan mendapat banyak sorotan.
Komisi II DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut rencana tersebut sangat tidak bijak dilakukan saat ini.
Mardani menyarankan pemerintah untuk menunda penggunaan anggaran pengecatan pesawat atau mengalihkan peruntukan dana yang sudah dianggarkan untuk sesuatu yang lebih mendesak.
Sementara itu Pengamat Penerbangan, Alvin Lie berpendapat pengecatan ulang pesawat kepresidenan menunjukan kurangnya sense of crisis pemerintah.
Dalam situasi pandemi yang telah memukul perekonomian masyarakat, pengecatan pesawat bukan hal mendesak untuk dilakukan.
Menurut Alvin, dana anggaran yang sudah disediakan tidak perlu digunakan.
Alvin menerangkan biaya pengecatan ulang pesawat setara B737-800 berkisar 1,4 miliar sampai 2,1 miliar rupiah.
Bagaimana dengan biaya pengecatan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2), mendesakkah untuk dilakukan?
Simak dialog bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
Komisi II DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut rencana tersebut sangat tidak bijak dilakukan saat ini.
Mardani menyarankan pemerintah untuk menunda penggunaan anggaran pengecatan pesawat atau mengalihkan peruntukan dana yang sudah dianggarkan untuk sesuatu yang lebih mendesak.
Sementara itu Pengamat Penerbangan, Alvin Lie berpendapat pengecatan ulang pesawat kepresidenan menunjukan kurangnya sense of crisis pemerintah.
Dalam situasi pandemi yang telah memukul perekonomian masyarakat, pengecatan pesawat bukan hal mendesak untuk dilakukan.
Menurut Alvin, dana anggaran yang sudah disediakan tidak perlu digunakan.
Alvin menerangkan biaya pengecatan ulang pesawat setara B737-800 berkisar 1,4 miliar sampai 2,1 miliar rupiah.
Bagaimana dengan biaya pengecatan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2), mendesakkah untuk dilakukan?
Simak dialog bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.