Jokowi Bertemu dengan Parpol Koalisi Non-Parlemen, Ini yang Dibahas
KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo kembali bertemu petinggi partai politik, kali ini dengan petinggi parpol koalisi non parlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu kemarin (1/9).
Dalam pertemuan itu hadir petinggi partai dari PSI, PKPI, Perindo, Hanura, dan PBB.
Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan itu, khususnya terkait penanganan pandemi covid-19.
Diantara sejumlah persoalan yang dibahas yang menjadi sorotan yaitu munculnya pembahasan terkait wacana Amandemen UUD 1945 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan muncul ke publik.
Sekjen PBB, Affriansyah Noor, mengatakan, Presiden menolak Amandemen UUD 1945 dan juga tak ingin disalahkan soal tuduhan ingin memperpanjang masa jabatan.
Wacana Amandemen UUD 1945 khususnya terkait perpanjangan masa jabatan presiden, di tengah masa pandemi saat ini dinilai akan berpotensi menimbulkan gejolak yang luar biasa di masyarakat.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyatakan, jika wacana Amandemen UUD 1945 ini jadi digulirkan, diyakini akan menambah kekecwaan masyarakat, terlebih secara data dan fakta performa pemerintah terkait indeks demokrasi, dinilai relatif buruk.
Wacana Amandemen UUD 1945 terus berkembang di masyarakat dengan berbagai isu terkait lainnya.
Namun sejauh ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait wacana Amendemen UUD 1945.
Dalam pertemuan itu hadir petinggi partai dari PSI, PKPI, Perindo, Hanura, dan PBB.
Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan itu, khususnya terkait penanganan pandemi covid-19.
Diantara sejumlah persoalan yang dibahas yang menjadi sorotan yaitu munculnya pembahasan terkait wacana Amandemen UUD 1945 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan muncul ke publik.
Sekjen PBB, Affriansyah Noor, mengatakan, Presiden menolak Amandemen UUD 1945 dan juga tak ingin disalahkan soal tuduhan ingin memperpanjang masa jabatan.
Wacana Amandemen UUD 1945 khususnya terkait perpanjangan masa jabatan presiden, di tengah masa pandemi saat ini dinilai akan berpotensi menimbulkan gejolak yang luar biasa di masyarakat.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyatakan, jika wacana Amandemen UUD 1945 ini jadi digulirkan, diyakini akan menambah kekecwaan masyarakat, terlebih secara data dan fakta performa pemerintah terkait indeks demokrasi, dinilai relatif buruk.
Wacana Amandemen UUD 1945 terus berkembang di masyarakat dengan berbagai isu terkait lainnya.
Namun sejauh ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait wacana Amendemen UUD 1945.