Catatan Kritis Pendidikan 2021
SEMARANG, KOMPAS.TV - PGRI Jawa Tengah menilai banyak hal yang perlu dibenahi pada sektor pendidikan. Untuk kemajuan pendidikan di tengah pandemi Covid-19, diharapkan pada tahun 2022 ada sejumlah pembenahan pada sektor pendidikan. Sehingga sumber daya manusia (SDM) di indonesia bisa unggul melalui pendidikan.
Ditemui usai gelar refleksi pendidikan secara virtual. Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi, menegaskan berdasarkan evaluasi pendidikan tahun 2021, sektor pendidikan belum berjalan lancar akibat dampak Covid-19. Seperti metode pembelajaran secara daring atau online banyak menuai masalah terutama bagi daerah yang belum ada sinyal.
Pendampingan orangtua untuk pembelajaran anak di rumah juga kurang mumpuni. Sehingga banyak siswa yang kurang paham belajar secara online. Belum lagi pemenuhan kebutuhan guru yang belum tercukupi. Meski program pemenuhan 1 juta guru dibuka melalui guru honorer P3K.
Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga tidak sinkron. Terlihat pada sejumlah kebijakan melalui surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, memperbolehkan sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun, yang terjadi ada kepala daerah yang mau pembelajaran tatap muka diadakan. Begitu juga dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah, yakni pemerintah pusat meminta ada diklat sebagai persyaratan. Namun, pemerintah daerah tidak mau mengadakan diklat.
"Bagaimana sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah cocok Itulah masalah 2022 yang harus diselesaikan," ujar Muhdi.
Muhdi bersyukur saat ini pembelajaran tatap muka sudah dibuka. Pemenuhan 1 juta guru juga akan segera terpenuhi dengan guru honorer P3K, serta akan segera ada perbaikan prosedur perekrutannya.
#pgri #pppk #guru
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/247875/catatan-kritis-pendidikan-2021
Ditemui usai gelar refleksi pendidikan secara virtual. Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi, menegaskan berdasarkan evaluasi pendidikan tahun 2021, sektor pendidikan belum berjalan lancar akibat dampak Covid-19. Seperti metode pembelajaran secara daring atau online banyak menuai masalah terutama bagi daerah yang belum ada sinyal.
Pendampingan orangtua untuk pembelajaran anak di rumah juga kurang mumpuni. Sehingga banyak siswa yang kurang paham belajar secara online. Belum lagi pemenuhan kebutuhan guru yang belum tercukupi. Meski program pemenuhan 1 juta guru dibuka melalui guru honorer P3K.
Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga tidak sinkron. Terlihat pada sejumlah kebijakan melalui surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, memperbolehkan sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun, yang terjadi ada kepala daerah yang mau pembelajaran tatap muka diadakan. Begitu juga dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah, yakni pemerintah pusat meminta ada diklat sebagai persyaratan. Namun, pemerintah daerah tidak mau mengadakan diklat.
"Bagaimana sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah cocok Itulah masalah 2022 yang harus diselesaikan," ujar Muhdi.
Muhdi bersyukur saat ini pembelajaran tatap muka sudah dibuka. Pemenuhan 1 juta guru juga akan segera terpenuhi dengan guru honorer P3K, serta akan segera ada perbaikan prosedur perekrutannya.
#pgri #pppk #guru
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/247875/catatan-kritis-pendidikan-2021
Category
š
News