Ribuan Anak Tidak Bersekolah Ini Jawaban Pemprov Papua Barat
SORONG, KOMPAS.TV - Pendidikan sangat penting untuk pengembangan suatu daerah, namun sangat disayangkan masih banyak anak-anak di Papua Barat hingga saat ini belum bersekolah. Padahal dana otonomi khusus yang diberikan untuk pembiayaan pendidikan mencapai triliunan. Hal ini belum juga mampu menyelesaikan persoalan pendidikan di Papua Barat.
Masih banyak terdapat bangunan sekolah di perkampungan yang mengalami kerusakan, minimnya fasilitas belajar, hingga kurangnya guru, merupakan sebagian dari faktor penghambat berkembangnya dunia pendidikan di Papua Barat.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan setiap kabupaten kota sedang mencari solusi penuntasan masalah ribuan anak di Papua Barat yang tidak bersekolah. Mulai dari perbaikan bangunan sekolah hingga penyiapan fasilitas yang memadai dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
DPR Fraksi Otonomi Khusus Papua Barat pun kemudian menyoroti masalah ini, dimana menurutnya pendidikan non formal harus didorong, dengan memasukan program tersebut dalam anggaran Otsus, mengingat anggaran yang disiapkan khusus untuk pendidikan cukup besar. DPR Fraksi Otsus juga minta agar kurikulum bagi anak papua harus dibahas terpisah, karena mendidikan anak-anak papua berbeda.
Diharapkan agar pemerintah provinsi segera membentuk tim khusus dan membuat basis data pokok orang asli papua, sehingga semua persoalan baik pendidikan dan lainnya dapat segera terakomodir.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/340410/ribuan-anak-tidak-bersekolah-ini-jawaban-pemprov-papua-barat
Masih banyak terdapat bangunan sekolah di perkampungan yang mengalami kerusakan, minimnya fasilitas belajar, hingga kurangnya guru, merupakan sebagian dari faktor penghambat berkembangnya dunia pendidikan di Papua Barat.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan setiap kabupaten kota sedang mencari solusi penuntasan masalah ribuan anak di Papua Barat yang tidak bersekolah. Mulai dari perbaikan bangunan sekolah hingga penyiapan fasilitas yang memadai dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
DPR Fraksi Otonomi Khusus Papua Barat pun kemudian menyoroti masalah ini, dimana menurutnya pendidikan non formal harus didorong, dengan memasukan program tersebut dalam anggaran Otsus, mengingat anggaran yang disiapkan khusus untuk pendidikan cukup besar. DPR Fraksi Otsus juga minta agar kurikulum bagi anak papua harus dibahas terpisah, karena mendidikan anak-anak papua berbeda.
Diharapkan agar pemerintah provinsi segera membentuk tim khusus dan membuat basis data pokok orang asli papua, sehingga semua persoalan baik pendidikan dan lainnya dapat segera terakomodir.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/340410/ribuan-anak-tidak-bersekolah-ini-jawaban-pemprov-papua-barat