Panglima TNI Bantah soal Impunitas di Peradilan Militer: Semua Sesuai Undang-Undang
KOMPAS.TV - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menegaskan tak ada impunitas di lingkungan TNI, termasuk dalam penanganan kasus suap.
Kasus suap ini melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letklol Afri Budi Cahyanto.
Panglima menyebut, kedua tersangka kini sudah ditahan.
Oleh karena itu, Panglima meminta masyarakat tak perlu khawatir karena proses hukum terhadap keduanya terus berjalan dan saat ini telah masuk ke tahap penyidikan.
Baca Juga Kabasarnas Jadi Tersangka Dugaan Suap, KPK Agendakan Pertemuan dengan Panglima TNI! di https://www.kompas.tv/video/429587/kabasarnas-jadi-tersangka-dugaan-suap-kpk-agendakan-pertemuan-dengan-panglima-tni
Sebelumnya, Puspom TNI bersama KPK, menggeledah Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi.
#peradilanmiliter #panglimatni #kabasarnas
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/431980/panglima-tni-bantah-soal-impunitas-di-peradilan-militer-semua-sesuai-undang-undang
Kasus suap ini melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letklol Afri Budi Cahyanto.
Panglima menyebut, kedua tersangka kini sudah ditahan.
Oleh karena itu, Panglima meminta masyarakat tak perlu khawatir karena proses hukum terhadap keduanya terus berjalan dan saat ini telah masuk ke tahap penyidikan.
Baca Juga Kabasarnas Jadi Tersangka Dugaan Suap, KPK Agendakan Pertemuan dengan Panglima TNI! di https://www.kompas.tv/video/429587/kabasarnas-jadi-tersangka-dugaan-suap-kpk-agendakan-pertemuan-dengan-panglima-tni
Sebelumnya, Puspom TNI bersama KPK, menggeledah Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi.
#peradilanmiliter #panglimatni #kabasarnas
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/431980/panglima-tni-bantah-soal-impunitas-di-peradilan-militer-semua-sesuai-undang-undang