Diduga Korupsi Dana PIP, 2 Honorer di Sukabumi Jadi Tersangka
Dua orang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi ditetapkan menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP), usulan pemangku kepentingan tahun 2019-2020.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiyowati mengatakan, kedua orang tersebut berinisial DS dan KH yang bertugas sebagai operator Data Pokok Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
Menurut Setiyowati, kedua tersangka terbukti melakukan pemotongan uang dari dana PIP tahun 2019 - 2020 sebesar 35 persen dari total Rp 1,9 Miliar di 14 SMP dan 11 SD di Kota Sukabumi, baik swasta maupun negeri. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta lebih.
"Setiap anak SD-SMP itu mendapat Rp 450 ribu, yang dipotong rata-rata oleh saudara DS dan KH ini sebanyak 35 persen", "untuk kepentingan pribadi," kata Setiyowati kepada awak media, Senin (4/9/2023).
Setiyowati menuturkan, DS dan KH sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun berdasarkan dari hasil pemeriksaan, evaluasi dan gelar perkara, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terdapat alat bukti yang cukup bahwa keduanya diduga telah melakukan korupsi penyalahgunaan dana PIP.
Ditanya apakah ada dugaan adanya keterlibatan orang dalam dalam kasus ini, Setyowati menegaskan, hingga saat ini pihaknya menyebut belum ditemukan adanya keterlibatan orang lain.
Adapun pasal yang diterapkan terhadap kedua tersangka yaitu Pasal 2 UU no 31 tahun 1999 juncto UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor subsider pasal 3 UU no 31 tahun 1999 juncto UU RI no 20 th 2001 tentang pemberantasan tipikor minimal 4 tahun.
Sekedar diketahui, tujuan Program Indonesia Pintar untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat, untuk mencegah anak putus sekolah atau membantu biaya operasional peserta didik miskin atau rentan miskin untuk membeli Buku, membeli pakaian seragam sekolah, membiayai trasportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus atau les tambahan, biaya praktik tambahan dan lainnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiyowati mengatakan, kedua orang tersebut berinisial DS dan KH yang bertugas sebagai operator Data Pokok Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
Menurut Setiyowati, kedua tersangka terbukti melakukan pemotongan uang dari dana PIP tahun 2019 - 2020 sebesar 35 persen dari total Rp 1,9 Miliar di 14 SMP dan 11 SD di Kota Sukabumi, baik swasta maupun negeri. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta lebih.
"Setiap anak SD-SMP itu mendapat Rp 450 ribu, yang dipotong rata-rata oleh saudara DS dan KH ini sebanyak 35 persen", "untuk kepentingan pribadi," kata Setiyowati kepada awak media, Senin (4/9/2023).
Setiyowati menuturkan, DS dan KH sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun berdasarkan dari hasil pemeriksaan, evaluasi dan gelar perkara, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terdapat alat bukti yang cukup bahwa keduanya diduga telah melakukan korupsi penyalahgunaan dana PIP.
Ditanya apakah ada dugaan adanya keterlibatan orang dalam dalam kasus ini, Setyowati menegaskan, hingga saat ini pihaknya menyebut belum ditemukan adanya keterlibatan orang lain.
Adapun pasal yang diterapkan terhadap kedua tersangka yaitu Pasal 2 UU no 31 tahun 1999 juncto UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor subsider pasal 3 UU no 31 tahun 1999 juncto UU RI no 20 th 2001 tentang pemberantasan tipikor minimal 4 tahun.
Sekedar diketahui, tujuan Program Indonesia Pintar untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat, untuk mencegah anak putus sekolah atau membantu biaya operasional peserta didik miskin atau rentan miskin untuk membeli Buku, membeli pakaian seragam sekolah, membiayai trasportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus atau les tambahan, biaya praktik tambahan dan lainnya.