Didakwa Gelapkan Pajak, Shakira akan Disidang di Barcelona November

TempoVideo

11 months ago

Kejaksaan Spanyol kembali mendakwa penyanyi Shakira dengan tuduhan penggelapan pajak sebesar 6,6 juta euro (Rp108 miliar) atas penghasilannya pada 2018.

Recommended

Barcelona Alami Kendala Finansial, Ilkay Gundogan Kembali ke Manchester City

Kaesang Berpeluang Tidak Bisa Maju Pilkada 2024, Jokowi: Tanya ke Ketua PSI

Zulkifli Hasan Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PAN 2024-2029

Kisah Relawan Berikan Pendidikan Tanpa Batas Bagi Anak-anak Gaza di Pengungsian

Aksi Unjuk Rasa Bemsi Jabar Mengawal Marwah Konstitusi Setelah Revisi UU Pilkada

Ditanya soal Kaesang Tak Bisa Maju Pilkada Usai Putusan MK, Jokowi: Tanyakan ke Ketua PSI

Kronologi Penangkapan Pelaku yang akan Edarkan Ganja 6 Kilogram di Manokwari

Polisi Bongkar Makam Korban yang Diduga Alami KDRT Suaminya untuk Autopsi

Jack Blues Bieber, Anak Pertama Justin Bieber! #shorts

Raffi Ahmad Jadi Bulan-bulanan Baru Nyatakan Dukung Putusan MK: Udah Telat Lur

Polisi Diduga Minta Tebusan Rp3 Juta ke Pendemo Tolak RUU Pilkada, Polda Metro Jaya Bilang Begini

NU dan Muhammadiyah bersama Komunitas Musik Gelar Konser Amal bagi Korban Kebakaran Manggarai

Tempura Khas Jepang, Rasa Manis dan Gurihnya Menggugah Selera

BMKG Terus Antisipasi Megathrust, Bangun Sistem Monitoring Gempa Bumi

KPU Konsultasi Perubahan PKPU Akomodir Putusan MK dengan DPR pada 26 Agustus

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Jamin Pendemo Tolak RUU Pilkada Akan Dilepaskan

DPR Akan Sahkan Peraturan KPU yang Akomodir Putusan MK Pada Senin Mendatang

YLBHI Berikan Bantuan Hukum untuk Pendemo RUU Pilkada yang Ditahan

Partai Buruh Batal Demo di KPU, Akan Gelar Aksi Susulan Jika DPR Ingkar Janji

Menkumham Tegaskan Ikuti DPR Terkait Putusan MK Soal Pilkada

Hasto PDIP Bicara soal Komitmen Anies Baswedan agar Dapat Diusung di Pilkada Jakarta

Bawaslu Kirim Surat ke KPU, Ingatkan Pilkada Pakai Aturan yang Diputuskan MK

Marak Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Politikus PDIP: Rakyat Ingin Demokrasi Ditegakkan

Dasco Sebut DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada Bukan karena Demonstrasi

alan Rusak Parah, Pemprov Sumbar Butuh Rp500 Miliar untuk Perbaiki