Duh! Bank NTT Diduga Tunggak Biaya Sewa Kantor Milik BKK Selama 10 Tahun, Begini Penjelasan Mantan Direktur Utama
- bulan lalu
OBOR TIMUR.COM - Mantan Direktur Utama Bank NTT, Amos Corputy, mengungkapkan bahwa Bank NTT diduga belum melunasi biaya sewa kantor milik BKK selama lebih dari sepuluh tahun.
Amos Corputy menyampaikan kekhawatiran ini pada Jumat, 14 Juni 2024, menanggapi situasi terkini terkait pembayaran tunjangan pensiunan oleh BKK Bank NTT.
Amos Corputy secara tegas menyatakan, "Masih ada persoalan yg tersembunyi, yakni masalah sewa kantor milik BKK yg sampe hari ini belum dibayar oleh bank NTT."
Dia menjelaskan bahwa kantor BKK Bank NTT yang dimaksud adalah Kantor Cabang Bank NTT di Surabaya yang kini telah tidak beroperasi.
Mengenai biaya sewa kantor semasa dirinya menjabat, Amos Corputy mengungkapkan, "Masih jaman saya sewa di BKK Rp100 Jt per tahun. Saat saya berhenti, ganti Dan Tagu Dedo dia sewa di Hotel Garden Palace Surabaya setahun Rp2,1 M bayar di muka untuk 5 tahun, tapi ditolak OJK, sehingga tidak pernah dipakai dan uang sewa belum dikembalikan."
Amos Corputy juga menyoroti penanganan masalah ini oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) sejak tahun 2021, dengan hasil yang belum jelas dan masih belum terselesaikan hingga kini.
Selain itu, Amos Corputy mengkritik pengalihan dana BKK yang semula diperuntukkan untuk kesejahteraan karyawan namun dialihkan oleh PSP dan direksi serta komisaris untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, hal ini menyebabkan tunggakan pembayaran tunjangan kepada para pensiunan Bank NTT selama empat tahun terakhir.
Amos Corputy menekankan, "Boleh bayar, boleh berdamai, tetapi hal-hal lain (dana BKK, red) yang belum dibayar itu harus dibayar, yang (dialihkan, red) menjadi hak mereka (Direksi dan Komisaris, red) itu kan hasil perampasan. Haknya pegawai diambil alih menjadi hak pribadi.
Pada tanggal 14 Juni 2024, BKK Bank NTT membayar tunjangan hari tua sebesar Rp7 Miliar kepada pensiunan karyawan Bank NTT melalui mediasi Kejati NTT, setelah adanya laporan pengaduan dari pensiunan terkait dugaan penyimpangan Dana Pensiun Pegawai Bank NTT oleh pengurus BKK.
Sementara itu, Pj Gubernur NTT yang juga menjabat sebagai PSP Bank NTT, Ayodhia Kalake, belum memberikan tanggapan terkait pengelolaan dana BKK yang bersumber dari potongan laba bank NTT.
Plt Direktur Utama Bank NTT, John L. Praing, mengatakan bahwa, terkait pengembalian hak potongan 1,5 persen dari laba bank NTT ke BKK, menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut dialamatkan kepada pengurus BKK Bank NTT.
“Nanti bisa tanya ke pengurus BKK ya," katanya seperti disadur Obor Timut.Com dari KoranTiumor.Com, Kamis, (20/6/2024).***
Amos Corputy menyampaikan kekhawatiran ini pada Jumat, 14 Juni 2024, menanggapi situasi terkini terkait pembayaran tunjangan pensiunan oleh BKK Bank NTT.
Amos Corputy secara tegas menyatakan, "Masih ada persoalan yg tersembunyi, yakni masalah sewa kantor milik BKK yg sampe hari ini belum dibayar oleh bank NTT."
Dia menjelaskan bahwa kantor BKK Bank NTT yang dimaksud adalah Kantor Cabang Bank NTT di Surabaya yang kini telah tidak beroperasi.
Mengenai biaya sewa kantor semasa dirinya menjabat, Amos Corputy mengungkapkan, "Masih jaman saya sewa di BKK Rp100 Jt per tahun. Saat saya berhenti, ganti Dan Tagu Dedo dia sewa di Hotel Garden Palace Surabaya setahun Rp2,1 M bayar di muka untuk 5 tahun, tapi ditolak OJK, sehingga tidak pernah dipakai dan uang sewa belum dikembalikan."
Amos Corputy juga menyoroti penanganan masalah ini oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) sejak tahun 2021, dengan hasil yang belum jelas dan masih belum terselesaikan hingga kini.
Selain itu, Amos Corputy mengkritik pengalihan dana BKK yang semula diperuntukkan untuk kesejahteraan karyawan namun dialihkan oleh PSP dan direksi serta komisaris untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, hal ini menyebabkan tunggakan pembayaran tunjangan kepada para pensiunan Bank NTT selama empat tahun terakhir.
Amos Corputy menekankan, "Boleh bayar, boleh berdamai, tetapi hal-hal lain (dana BKK, red) yang belum dibayar itu harus dibayar, yang (dialihkan, red) menjadi hak mereka (Direksi dan Komisaris, red) itu kan hasil perampasan. Haknya pegawai diambil alih menjadi hak pribadi.
Pada tanggal 14 Juni 2024, BKK Bank NTT membayar tunjangan hari tua sebesar Rp7 Miliar kepada pensiunan karyawan Bank NTT melalui mediasi Kejati NTT, setelah adanya laporan pengaduan dari pensiunan terkait dugaan penyimpangan Dana Pensiun Pegawai Bank NTT oleh pengurus BKK.
Sementara itu, Pj Gubernur NTT yang juga menjabat sebagai PSP Bank NTT, Ayodhia Kalake, belum memberikan tanggapan terkait pengelolaan dana BKK yang bersumber dari potongan laba bank NTT.
Plt Direktur Utama Bank NTT, John L. Praing, mengatakan bahwa, terkait pengembalian hak potongan 1,5 persen dari laba bank NTT ke BKK, menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut dialamatkan kepada pengurus BKK Bank NTT.
“Nanti bisa tanya ke pengurus BKK ya," katanya seperti disadur Obor Timut.Com dari KoranTiumor.Com, Kamis, (20/6/2024).***