Sengketa Batas Wilayah Kota Bontang Diuji MK
PATI UPDATE - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden untuk perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 pada Kamis, 18 Juli 2024.
Para Pemohon menilai ketidakpastian hukum yang adil karena menetapkan batas-batas wilayah Kota Bontang yang tidak sesuai dengan batas historis wilayahnya, baik ketika masih berstatus Kecamatan Bontang maupun setelah berstatus Kota Administratif Bontang. ***
Para Pemohon menilai ketidakpastian hukum yang adil karena menetapkan batas-batas wilayah Kota Bontang yang tidak sesuai dengan batas historis wilayahnya, baik ketika masih berstatus Kecamatan Bontang maupun setelah berstatus Kota Administratif Bontang. ***