JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi terkait revisi UU Kementerian Negara yang tak lagi membatasi jumlah kementerian.
Kata Cak Imin, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Namun, Cak Imin menegaskan presiden tetap harus bertanggung jawab atas pilihannya.
"Presiden bebas karena prerogatifnya, tap presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan, baik itu nomenklatur maupun orang-orang yang mengisinya," ujar Cak Imin di Jakarta, pada Sabtu (14/9/2024).
Baca Juga Isu Jumlah Menteri Prabowo Gibran hingga 44 Kursi, DPR Rencana Bahas RUU Kementerian Negara di https://www.kompas.tv/video/538257/isu-jumlah-menteri-prabowo-gibran-hingga-44-kursi-dpr-rencana-bahas-ruu-kementerian-negara
#muhaiminiskandar #cakimin #ruukementeriannegara
Video Editor: Vila Randita
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/538285/respons-cak-imin-soal-ruu-kementerian-negara-presiden-bertanggung-jawab
Kata Cak Imin, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Namun, Cak Imin menegaskan presiden tetap harus bertanggung jawab atas pilihannya.
"Presiden bebas karena prerogatifnya, tap presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan, baik itu nomenklatur maupun orang-orang yang mengisinya," ujar Cak Imin di Jakarta, pada Sabtu (14/9/2024).
Baca Juga Isu Jumlah Menteri Prabowo Gibran hingga 44 Kursi, DPR Rencana Bahas RUU Kementerian Negara di https://www.kompas.tv/video/538257/isu-jumlah-menteri-prabowo-gibran-hingga-44-kursi-dpr-rencana-bahas-ruu-kementerian-negara
#muhaiminiskandar #cakimin #ruukementeriannegara
Video Editor: Vila Randita
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/538285/respons-cak-imin-soal-ruu-kementerian-negara-presiden-bertanggung-jawab
Category
🗞
Berita