JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut penambahan jumlah kementerian bisa mubazirkan keuangan negara pasca disahkannya UU Kementerian Negara oleh DPR RI. Hal tersebut dikatakan Feri saat ditemui awak media di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).
Feri menjelaskan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet bisa jadi hanya untuk memuaskan hasrat partai koalisi presiden terpilih dan bisa membuat sistem pemerintahan yang dijalankan Prabowo Subianto nantinya tidak efektif.
Selain itu, penambahan nomenklatur kementerian bisa bikin keuangan negara mubazir karena semua aspek yang terkait dengan penambahan kementerian harus menyesuaikan atau diganti dengan aturan kementerian yang baru.
Baca Juga Isi Pertemuan Pramono-Rano dengan SBY: Suatu Penghormatan Buat Kami di https://www.kompas.tv/video/540029/isi-pertemuan-pramono-rano-dengan-sby-suatu-penghormatan-buat-kami
Video Editor: Firmansyah
#pakarhukum #prabowo #kabinetprabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/540037/pakar-hukum-tata-negara-feri-amsari-soal-penambahan-kementerian-keuangan-negara-bisa-mubazir
Feri menjelaskan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet bisa jadi hanya untuk memuaskan hasrat partai koalisi presiden terpilih dan bisa membuat sistem pemerintahan yang dijalankan Prabowo Subianto nantinya tidak efektif.
Selain itu, penambahan nomenklatur kementerian bisa bikin keuangan negara mubazir karena semua aspek yang terkait dengan penambahan kementerian harus menyesuaikan atau diganti dengan aturan kementerian yang baru.
Baca Juga Isi Pertemuan Pramono-Rano dengan SBY: Suatu Penghormatan Buat Kami di https://www.kompas.tv/video/540029/isi-pertemuan-pramono-rano-dengan-sby-suatu-penghormatan-buat-kami
Video Editor: Firmansyah
#pakarhukum #prabowo #kabinetprabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/540037/pakar-hukum-tata-negara-feri-amsari-soal-penambahan-kementerian-keuangan-negara-bisa-mubazir
Category
🗞
Berita