JAKARTA, KOMPAS.TV - Meski terlihat kecil, tetapi kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk layanan "streaming" akan dirasakan bagi mereka yang berlangganan beberapa aplikasi sekaligus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Haedar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan keadilan sosial. Haedar menyebut, kenaikan PPN akan berdampak terhadap rakyat kecil dan kelas menengah.
Haedar berharap kebijakan soal pajak tidak menghambat semangat kemajuan di masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, PPN 12 persen akan dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium, seperti bahan pangan premium, serta jasa pendidikan dan kesehatan premium.
Baca Juga [FULL] Kupas Petisi Tolak PPN 12%, Kenapa Bukan Pajak Barang Mewah yang Naik? di https://www.kompas.tv/ekonomi/561285/full-kupas-petisi-tolak-ppn-12-kenapa-bukan-pajak-barang-mewah-yang-naik
#ppn12persen #muhammadiyah #ppnnaik
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/561297/muhammadiyah-minta-pemerintah-kaji-ulang-ppn-12-persen-harus-berlandas-keadilan-sosial
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Haedar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan keadilan sosial. Haedar menyebut, kenaikan PPN akan berdampak terhadap rakyat kecil dan kelas menengah.
Haedar berharap kebijakan soal pajak tidak menghambat semangat kemajuan di masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, PPN 12 persen akan dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium, seperti bahan pangan premium, serta jasa pendidikan dan kesehatan premium.
Baca Juga [FULL] Kupas Petisi Tolak PPN 12%, Kenapa Bukan Pajak Barang Mewah yang Naik? di https://www.kompas.tv/ekonomi/561285/full-kupas-petisi-tolak-ppn-12-kenapa-bukan-pajak-barang-mewah-yang-naik
#ppn12persen #muhammadiyah #ppnnaik
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/561297/muhammadiyah-minta-pemerintah-kaji-ulang-ppn-12-persen-harus-berlandas-keadilan-sosial
Category
🗞
Berita