Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik pedas dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerja 100 hari pertamanya bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa perwakilan fraksi mengatakan Pigai tak terlihat bekerja dan tidak berperan dalam kasus Rempang hingga pagar laut yang viral.
Salah satu kritik datang dari fraksi PDIP, Siti Aisyah yang mengaku memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM. Namun, ia kecewa karena belum melihat langkah konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai. Ia juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk kementerian HAM. Menurutnya, jumlah tersebut sangat besar namun masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan HAM.
Senada, anggota fraksi PKB, Mafirion, mengaku senang dengan kinerja Pigai di Komnas HAM periode 2012-2017, namun ia menyoroti perbedaan sikap Pigai ketika sekarang menjabat sebagai Menteri HAM.
Ketika dikonfirmasi secara terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin jika Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Ia menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan. Kementerian HAM, lanjut Pigai, merupakan bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan. Ia menilai
“Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM, yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus,” tambahnya.
#NataliusPigai #HAM #KomisiXIII
DPRRI #Kritik #PemerintahanPrabowo #MenteriHAM
Salah satu kritik datang dari fraksi PDIP, Siti Aisyah yang mengaku memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM. Namun, ia kecewa karena belum melihat langkah konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai. Ia juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk kementerian HAM. Menurutnya, jumlah tersebut sangat besar namun masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan HAM.
Senada, anggota fraksi PKB, Mafirion, mengaku senang dengan kinerja Pigai di Komnas HAM periode 2012-2017, namun ia menyoroti perbedaan sikap Pigai ketika sekarang menjabat sebagai Menteri HAM.
Ketika dikonfirmasi secara terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin jika Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Ia menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan. Kementerian HAM, lanjut Pigai, merupakan bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan. Ia menilai
“Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM, yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus,” tambahnya.
#NataliusPigai #HAM #KomisiXIII
DPRRI #Kritik #PemerintahanPrabowo #MenteriHAM
Kategori
🗞
Berita