Komisi V DPR: Transportasi Online Harus Berbadan Hukum

BeritaSatu
BeritaSatu
  • 8 years ago
Komisi V DPR RI mendesak transportasi berbasis aplikasi online berbentuk berbadan hukum. Transportasi berbasis aplikasi online ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Recommended

1:06
I
Up next
Besuk Irman di KPK, Komisi Hukum DPR: JK Tidak Langgar Hukum
BeritaSatu
1:57
Komisi VII DPR Nilai PP Nomor 1 Langgar UU Minerba
BeritaSatu
1:42
DPR Komisi I Berharap Pemerintah Berikan Bantuan Hukum Bagi Siti Aisyah
BeritaSatu
1:53
Komisi IX DPR Desak Penyelesaian Kasus Hukum TKI
BeritaSatu
1:41
Empat Anggota DPR Komisi III Dipindah ke Komisi I
BeritaSatu
0:58
Djarot Yakin Transportasi Publik Kalahkan Taksi Aplikasi
BeritaSatu
1:45
DPR Desak Pemerintah Buat Regulasi Transportasi Online
BeritaSatu
2:04
DPR Apresiasi Kerjasama Singapura Bangun Transportasi Perhubungan
BeritaSatu
1:49
DPR: Layanan Transportasi Haji Sudah Lebih Baik
BeritaSatu
0:54
Langgar Lalu Lintas, Ahok: Kerja Sosial Hukumannya
BeritaSatu
2:01
Tim Pengawas Haji DPR Terkendala Transportasi di Mekkah
BeritaSatu
2:12
DPR: Keselamatan Pengguna Transportasi Laut Harus Diperhatikan
BeritaSatu
1:56
Komisi X DPR Akan Selesaikan RUU Perbukuan
BeritaSatu
6:39
Komisi III DPR Yakin Kepolisian Bekerja Profesional
BeritaSatu
1:43
Anggota Komisi V DPR Ditetapkan Tersangka
BeritaSatu
0:42
Profil Anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana
BeritaSatu
2:13
Komisi VIII DPR Sahkan RUU Ibadah Haji
BeritaSatu
1:36
Komisi V DPR Ancam Tutup STIP, Jika ...
BeritaSatu
1:52
Komisi XI DPR Dorong Pembenahan UU PNBP
BeritaSatu
17:19
Komisi III DPR Bahas Kasus Samad # 6
BeritaSatu
1:05
Anggota Komisi V DPR Kembalikan Uang Gratifikasi
BeritaSatu
1:37
KPK Panggil Ketua Komisi V DPR Terkait Suap
BeritaSatu
1:07
Anggota Komisi III DPR Bantah Melobi Calon Hakim Agung
BeritaSatu
1:57
Komisi III DPR Soroti Minimnya Jumlah Hakim Tinggi Kalbar
BeritaSatu
1:53
Komisi X DPR Dorong Implementasi Program Pembudayaan Olahraga di Yogyakarta
BeritaSatu