Fahri Hamzah sebut Ada 15 Juta Data Pemilih Invalid
- 5 tahun yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan ada indikasi kecurangan di Pemilu 2019 melalui penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU.
Fahri menyebut ada 15 juta data pemilih yang tak valid.
"Jadi gini modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta (pemilih) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU dan KPU ini tertutup dengan 15 juta invalid ini," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Menurut hitungannya, 15 juta data invalid itu setara 8 sampai 9 persen dari jumlah total pemilih.
Fahri meminta KPU bisa segera membersihkan data invalid tersebut.
"(Data) 15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen. Angka 8-9 persen adalah kartu suara yang ilegal, yang bisa dicoblos di tempat di mana pun yang kemudian disertakan sebagai bagian C1 di TPS. Kan kecurangannya nanti begitu dicurigai sama orang," katanya.
"Maka KPU, wahai KPU, bersihkanlah (data) invalid itu dulu dong. Jelasin dong bagaimana bisa ada orang 9 juta lahir pada 1 Juli, ceritakan dong. Ini kan dicurigai sama orang," sambungnya.
Dari 15 juta pemilih yang disebutnya sebagai data invalid, Fahri menyebutkan WNA hingga orang meninggal yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.
"Invalid itu kan gini, ada orang yang sebenarnya nggak ada, orang asing, orang gila. Orang yang satu Kartu Keluarga, 400 manusianya. Orang yang nggak jelas lahirnya di mana. Yang kode-kodenya salah, ini dikumpulin jumlahnya 15 juta. Data 15 juta adalah tambahan 15 juta kartu suara. 15 juta kartu suara itu nanti siapa yang nyoblos, kan itu yang harus dijawab KPU," papar Fahri.
Namun demikian, Fahri enggan menjelaskan detail dari mana data 15 juta data invalid itu.
Ia mengaku mendengar analisa dari para ahli dan KPU sudah mengakui adanya data invalid itu.
"Saya dengar (ahli) sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi enggak dibersihin sampai sekarang karena dilacak-lacak data yang ada sama mereka itu masih ada invalid itu," tuturnya.
Fahri juga tak lupa mengkritik KPU dan Kemendagri yang tak kompak.
Fahri menuding penyebab kekisruhan itu akibat KPU tak memiliki juru bicara.
Karena itu, Fahri meminta penyelenggara pemilu menenangkan rakyat menuju sisa hari menuju pencoblosan.
"Semua itu komisionernya (KPU) ngomong, beda-beda dan gitu mendagri dengan mereka berantem juga. KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU," tutup Fahri.
TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan ada indikasi kecurangan di Pemilu 2019 melalui penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU.
Fahri menyebut ada 15 juta data pemilih yang tak valid.
"Jadi gini modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta (pemilih) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU dan KPU ini tertutup dengan 15 juta invalid ini," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Menurut hitungannya, 15 juta data invalid itu setara 8 sampai 9 persen dari jumlah total pemilih.
Fahri meminta KPU bisa segera membersihkan data invalid tersebut.
"(Data) 15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen. Angka 8-9 persen adalah kartu suara yang ilegal, yang bisa dicoblos di tempat di mana pun yang kemudian disertakan sebagai bagian C1 di TPS. Kan kecurangannya nanti begitu dicurigai sama orang," katanya.
"Maka KPU, wahai KPU, bersihkanlah (data) invalid itu dulu dong. Jelasin dong bagaimana bisa ada orang 9 juta lahir pada 1 Juli, ceritakan dong. Ini kan dicurigai sama orang," sambungnya.
Dari 15 juta pemilih yang disebutnya sebagai data invalid, Fahri menyebutkan WNA hingga orang meninggal yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.
"Invalid itu kan gini, ada orang yang sebenarnya nggak ada, orang asing, orang gila. Orang yang satu Kartu Keluarga, 400 manusianya. Orang yang nggak jelas lahirnya di mana. Yang kode-kodenya salah, ini dikumpulin jumlahnya 15 juta. Data 15 juta adalah tambahan 15 juta kartu suara. 15 juta kartu suara itu nanti siapa yang nyoblos, kan itu yang harus dijawab KPU," papar Fahri.
Namun demikian, Fahri enggan menjelaskan detail dari mana data 15 juta data invalid itu.
Ia mengaku mendengar analisa dari para ahli dan KPU sudah mengakui adanya data invalid itu.
"Saya dengar (ahli) sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi enggak dibersihin sampai sekarang karena dilacak-lacak data yang ada sama mereka itu masih ada invalid itu," tuturnya.
Fahri juga tak lupa mengkritik KPU dan Kemendagri yang tak kompak.
Fahri menuding penyebab kekisruhan itu akibat KPU tak memiliki juru bicara.
Karena itu, Fahri meminta penyelenggara pemilu menenangkan rakyat menuju sisa hari menuju pencoblosan.
"Semua itu komisionernya (KPU) ngomong, beda-beda dan gitu mendagri dengan mereka berantem juga. KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU," tutup Fahri.