SARAN MEGAWATI: MENDAG DARI MUHAMMADIYAH, MENSOS DARI NU
MONITORDAY.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati Soekarnoputri pernah menyarankan kepada Jokowi agar memasukan nama kader dari Ormas Islam ke dalam kabinet yang baru.
Ia mengungkapkan, di tahun 2014 lalu dalam sebuah pertemuan, Megawati selaku ketua Umum PDIP menyarankan kepada Jokowi agar memasukan kader Muhammadiyah untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Hasto mengatakan, bahwa Megawati saat itu berpesan terkait peran umat Islam dalam perdagangan dunia sehingga membantu mensejahterakan masyarakat. Karena itu, memberikan kursi kepada kader Muhammadiyah menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan peran umat Islam dalam membangun perekonomian rakyat.
"Sehingga Pak Jokowi berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," ujar Hasto, Minggu (26/5).
Selain untuk Muhammadiyah, Hasto juga mengungkapkan, bahwa Jokowi juga pada saat itu menanyakan terkait porsi ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati saat itu berpesan agar kader NU menjadi Menteri Sosial karena NU sejak lama membela rakyat kecil.
"Terus Jokowi nanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama orde baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga islam Nahdliyin dan PDIP Marhain. Marhain kaum dhuafa sama-sama saja," ugkap Hasto.
Hasto menambahkan usulan dan saran tersebut didasari dari sejarah Islam masuk ke Indonesia melalui proses kulturalisasi dan perdamaian. Hal ini pula yang menjadi dasar sehingga Pancasila mampu bersemesta dengan baik dan seluruh agama.
"Semangat inilah yang harus dijadikan semangat kita bersama dalam membangun optimisme di masa depan," tutur Hasto.
Meski begitu, Hasto menegaskan, apa yang disampaikan Megawati hanya sebatas usulan. Pasalnya semua keputusan berada di tangan Jokowi sebagai Presiden RI.
"Silakan jika pak Jokowi akan mengikuti usulan tersebut. Kalaupun tidak diikuti, tidak mengapa. pemilihan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden," tandasnya.
Ia mengungkapkan, di tahun 2014 lalu dalam sebuah pertemuan, Megawati selaku ketua Umum PDIP menyarankan kepada Jokowi agar memasukan kader Muhammadiyah untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Hasto mengatakan, bahwa Megawati saat itu berpesan terkait peran umat Islam dalam perdagangan dunia sehingga membantu mensejahterakan masyarakat. Karena itu, memberikan kursi kepada kader Muhammadiyah menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan peran umat Islam dalam membangun perekonomian rakyat.
"Sehingga Pak Jokowi berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," ujar Hasto, Minggu (26/5).
Selain untuk Muhammadiyah, Hasto juga mengungkapkan, bahwa Jokowi juga pada saat itu menanyakan terkait porsi ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati saat itu berpesan agar kader NU menjadi Menteri Sosial karena NU sejak lama membela rakyat kecil.
"Terus Jokowi nanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama orde baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga islam Nahdliyin dan PDIP Marhain. Marhain kaum dhuafa sama-sama saja," ugkap Hasto.
Hasto menambahkan usulan dan saran tersebut didasari dari sejarah Islam masuk ke Indonesia melalui proses kulturalisasi dan perdamaian. Hal ini pula yang menjadi dasar sehingga Pancasila mampu bersemesta dengan baik dan seluruh agama.
"Semangat inilah yang harus dijadikan semangat kita bersama dalam membangun optimisme di masa depan," tutur Hasto.
Meski begitu, Hasto menegaskan, apa yang disampaikan Megawati hanya sebatas usulan. Pasalnya semua keputusan berada di tangan Jokowi sebagai Presiden RI.
"Silakan jika pak Jokowi akan mengikuti usulan tersebut. Kalaupun tidak diikuti, tidak mengapa. pemilihan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden," tandasnya.
Category
🗞
News