Kenapa DPR Diam di Kasus Penembakan Brigadir J? Ada Kepentingan? - OPINI BUDIMAN
Menko Polhukam Mahfud MD memantik kontroversi saat menyinggung DPR RI yang diam dalam kasus penembakan Brigadir J.
Dalam wawancara dengan KompasTV, Mahfud mengatakan ada problem psikopolitis.
"Masyarakat heran mengapa sih DPR diam biasanya ada apa-apa paling ramai manggil-manggil, ini enggak ada tuh," kata Mahfud.
Mahfud pun menyebut ada "mabes di dalam mabes."
Komentar Mahfud MD mengundang reaksi balik. Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul menyebut Mahfud kok seperti menteri komentator.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan DPR menghindari mengambil langkah offside.
Panggung komentar memang riuh dan saling berbantah, namun dalam panggung belakang sejumlah anggota DPR mengakui kedekatan Komisi III DPR dengan Polri memang menyulitkan mereka untuk berkomentar.
Apalagi duduk soal kasus itu di awal-awal membingungkan, apalagi posisi Ferdy Sambo pernah menjadi Korspripim Polri pada tahun 2018.
Ada kesungkanan, tapi ada juga kebingungan, bisa juga ada kepentingan.
DPR sebagai lembaga bisa jadi memang terlalu berhati-hati dalam merespons kasus Sambo. Namun, ada beberapa anggota Komisi III DPR bersuara keras.
Trimedya Panjaitan politisi PDIP misalnya pada 18 juli 2022 bersuara keras meminta Kapolri menonaktifkan Ferdy Sambo membentuk tim khusus dan menarik kasus itu ke Bareskrim.
Sebagai lembaga DPR memang diam bukan hanya dalam kasus Sambo, tapi dalam kasus-kasus lain.
Pubik menangkap fungsi pengawasan DPR memang melemah. Perannya dalam kasus Sambo diambil oleh masyarakat dan media.
Magnitute kasus penembakan Brigadir J memang besar, ini adalah skandal besar. Hampir semua elemen berada dalam kasus ini.
Ada unsur kekuasaan, ada unsur kekayaan dan ada keterlibatan Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi menambah daya tarik publik.
Pengawasan publik tetap dibutuhkan agar terang kasus Sambo menjadi kian benderang dan tidak dibelok-belokkan.
Kasus sambo menyampaikan pesan reformasi kultural Polri yang masih jauh dari harapan.
Video Editor: Rengga
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/318503/kenapa-dpr-diam-di-kasus-penembakan-brigadir-j-ada-kepentingan-opini-budiman
Dalam wawancara dengan KompasTV, Mahfud mengatakan ada problem psikopolitis.
"Masyarakat heran mengapa sih DPR diam biasanya ada apa-apa paling ramai manggil-manggil, ini enggak ada tuh," kata Mahfud.
Mahfud pun menyebut ada "mabes di dalam mabes."
Komentar Mahfud MD mengundang reaksi balik. Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul menyebut Mahfud kok seperti menteri komentator.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan DPR menghindari mengambil langkah offside.
Panggung komentar memang riuh dan saling berbantah, namun dalam panggung belakang sejumlah anggota DPR mengakui kedekatan Komisi III DPR dengan Polri memang menyulitkan mereka untuk berkomentar.
Apalagi duduk soal kasus itu di awal-awal membingungkan, apalagi posisi Ferdy Sambo pernah menjadi Korspripim Polri pada tahun 2018.
Ada kesungkanan, tapi ada juga kebingungan, bisa juga ada kepentingan.
DPR sebagai lembaga bisa jadi memang terlalu berhati-hati dalam merespons kasus Sambo. Namun, ada beberapa anggota Komisi III DPR bersuara keras.
Trimedya Panjaitan politisi PDIP misalnya pada 18 juli 2022 bersuara keras meminta Kapolri menonaktifkan Ferdy Sambo membentuk tim khusus dan menarik kasus itu ke Bareskrim.
Sebagai lembaga DPR memang diam bukan hanya dalam kasus Sambo, tapi dalam kasus-kasus lain.
Pubik menangkap fungsi pengawasan DPR memang melemah. Perannya dalam kasus Sambo diambil oleh masyarakat dan media.
Magnitute kasus penembakan Brigadir J memang besar, ini adalah skandal besar. Hampir semua elemen berada dalam kasus ini.
Ada unsur kekuasaan, ada unsur kekayaan dan ada keterlibatan Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi menambah daya tarik publik.
Pengawasan publik tetap dibutuhkan agar terang kasus Sambo menjadi kian benderang dan tidak dibelok-belokkan.
Kasus sambo menyampaikan pesan reformasi kultural Polri yang masih jauh dari harapan.
Video Editor: Rengga
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/318503/kenapa-dpr-diam-di-kasus-penembakan-brigadir-j-ada-kepentingan-opini-budiman