Rano Karno Dituntut Mahasiswa Menonaktifkan Pejabat Korupsi
TEMPO.CO, Serang: Setelah satu tahun menjadi pelaksana tugas Gubernur Banten, Rabu, 12 Agustus 2015 Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur Banten definitif oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tetapi pelantikan Rano Karno sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten tersebut membuat belasan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang.
Belasan mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi tersebut pesimistis terhadap kepemimpinan Rano Karno menjadi Gubernur Banten. Mahasiswa menilai selama kurun waktu satu tahun ke belakang, Rano Karo yang saat itu masih pelaksana tugas Gubernur Banten tidak membawa perubahan signifikan untuk kemajuan Provinsi Banten. Karena dianggap tidak serius dalam memimpin Banten.
Menurut mahasiswa, selama kurun waktu satu tahun Rano Karno sebagai PLT menggantikan Ratu Atut Chosiyah, Provinsi Banten justru mendapat nilai buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mendapat predikat disclaimer opinion. Untuk itu mahasiswa mendesak kepada Rano Karno untuk menuntaskan temuan BPK RI, dan menonaktifkan kepala SKPD dan pejabat yang tersandung kasus korupsi.
Jurnalis Video: Darma Wijaya
Editor: Ngarto Februana
Narator: Yunia Pratiwi
Belasan mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi tersebut pesimistis terhadap kepemimpinan Rano Karno menjadi Gubernur Banten. Mahasiswa menilai selama kurun waktu satu tahun ke belakang, Rano Karo yang saat itu masih pelaksana tugas Gubernur Banten tidak membawa perubahan signifikan untuk kemajuan Provinsi Banten. Karena dianggap tidak serius dalam memimpin Banten.
Menurut mahasiswa, selama kurun waktu satu tahun Rano Karno sebagai PLT menggantikan Ratu Atut Chosiyah, Provinsi Banten justru mendapat nilai buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mendapat predikat disclaimer opinion. Untuk itu mahasiswa mendesak kepada Rano Karno untuk menuntaskan temuan BPK RI, dan menonaktifkan kepala SKPD dan pejabat yang tersandung kasus korupsi.
Jurnalis Video: Darma Wijaya
Editor: Ngarto Februana
Narator: Yunia Pratiwi