• 2 tahun yang lalu
Presiden Joko Widodo telah menjabat sebagai pemimpin negara selama dua periode dan mengambil sejumlah kebijakan atau keputusan penting selama masa jabatannya. Sejumlah kebijakan tersebut bahkan telah menimbulkan pro dan kontra yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kebijakan di era Jokowi yang dibatalkan lantaran menimbulkan kontroversi.

1. Kompor Listrik
Pada tahun 2022 lalu, Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN mengumumkan pembatalan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor litsirk sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat pasca pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kekhawatiran pemerintah terkait kebijakan konversi kompor elpiji menjadi kompor listrik yang pada saat itu sedang diuji coba. Ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut bisa menghadapi masalah apabila persiapan yang matang belum terlaksana.

2. Vaksin Berbayar
Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengusulkan gagasan vaksin berbayar. Inisiatif ini melibatkan pembukaan jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 telah diresmikan oleh pemerintah.

Rencananya, vaksin berbayar ini akan menggunakan jaringan klinik PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang mencakup 1.300 klinik di Indonesia. Harga vaksin yang ditetapkan adalah Rp321.660 per dosis, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Namun, kebijakan ini akhirnya dibatalkan karena mendapat protes dari berbagai kelompok masyarakat.

3. Kenaikan Tarif Candi Borobudur
Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu membatalkan rencana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp750 ribu. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Harga tiket sendiri akan tetap mengacu pada tarif yang sudah berlaku saat ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung yang diizinkan naik ke puncak candi. Sehingga tidak semua pengunjung akan diperbolehkan untuk mendaki hingga puncak.

Selain itu, pengunjung yang ingin naik ke candi akan diharuskan menyewa jasa pemandu wisata. Mereka juga diwajibkan menggunakan alas kaki khusus untuk mencegah kerusakan pada struktur candi.

4. Harga BBM Premium Naik

Pada tahun 2018, Menteri Energi Sumber Daya Mineral yakni Ignasius Jonan pernah mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Premium menjadi Rp7000 per liter. Angka ini merupakan peningkatan dari harga sebelumnya yang adalah Rp6.550 per liter. Namun, kebijakan ini akhirnya dibatalkan sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kepentingan rakyat menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah untuk membatalkan keputusan kenaikan harga BBM jenis Premium. Keputusan tersebut dibatalkan setelah dilakukan kalkulasi terkait inflasi,

Dianjurkan