POJOKSATU.id, JAKARTA – Peristiwa Long March Siliwangi merupakan peristiwa penting yang diawali
dengan hijrahnya Pasukan Siliwangi dari kantong-kantong gerilya di Jawa Barat Ke Jawa Tengah.
Peristiwa hijrahnya Pasukan Siliwangi tahun 1948 nyata- nyata merugikan Republik Indonesia.
Perundingan yang dilakukan di atas kapal perang Amerika US Renville yang kemudian melahirkan
Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dimana perjanjian itu membawa dampak besar bagi
pemerintahan RI yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifudin dan juga bagi TNI yaitu dengan menarik
pasukan ke dalam wilayah republik yang kemudian dikenal dengan hijrahnya pasukan Siliwangi dari
Jawa Barat.
Peristiwa hirjah ini kemudian menjadi babak baru perjuangan Siliwangi dalam perang kemerdekaan
bersama dinamika politik pemerintahan serta desakan Belanda secara militer maupun secara politis.
Pasukan Siliwangi di Jawa Barat mendapatkan perintah hijrah dari Jendral Sudirman melalui ”Tim
Perhubungan” yang dibentuk di Yogyakarta untuk menyampaikan perintah hijrah secara langsung
kepada panglima divisi dan komandan brigade Divisi Siliwangi.
Tim perhubungan ini dipilih dari perwira yang dianggap mengenal baik pribadi para pimpinan Divisi
Siliwangi.
Tidak semua pasukan Siliwangi dihijrahkan karena sesuai perintah Jenderal Sudirman agar sebagian
pasukan tetap melakukan aksi-aksi gerilya terhadap Belanda untuk tetap menjaga de facto wilayah RI
di Banten Jawa Barat.
Pemerintah membentuk panitia hijrah berdasarkan Penetapan Presiden No.4 tahun 1948 tanggal 2
Februari 1948 tentang pembentukan Panitia Hijrah. Untuk memperlancar pelaksanaan hijrah. Panitia
ini bertugas menyiapkan kebutuhan logistik dan menyediakan alat-alat trasnportasi bagi pasukan
yang berhijrah.
Susunan panitia hijrah yang dibentuk adalah sebagai berikut :
Ketua : Arudji Kartawinata (Kementerian Pertahanan)
Wakil Ketua I : Jenderal Mayor Ir Sakirman (TNI bag. Mayarakat)
Wakil Ketua II : Moh Siraj (Kementrian Dalam Negeri)
Ketua Sekretaris : Dr. Hutagalung (Kementrian Pertahanan)
Wakil Ketua Sekretaris : Mayor Haryono (Anggota Panitia Istimewa).
Panitia hijrah yang telah terbentuk kemudian mengadakan perundingan dengan Belanda dibawah
pengawasan KTN terkait tatacara pengangkutan prajurit TNI.
Pasukan Siliwangi muncul dari kantong-kantong gerilya untuk melaksanakan perintah hijrah. Prajurit
Siliwangi tampak tegap, bugar dengan membawa senjata masing-masing membuat tentara Belanda
segan dan menyadari bahwa selama ini markas mereka berada sangat dekat dengan posisi para
gerilyawan Siliwangi.
Pasukan Siliwangi berkumpul di stasiun-stasiun kereta api yang telah ditentukan oleh panitia hijrah
untuk kemudian diberangkatkan secara bersama- sama. Tempat pengumpulan prajurit diantaranya di
stasiun Sukabumi menjadi tempat berkumpulnya Brigade II/Suryakencana pimpinan Letnan Kolonel
AE Kawilarang.
...
dengan hijrahnya Pasukan Siliwangi dari kantong-kantong gerilya di Jawa Barat Ke Jawa Tengah.
Peristiwa hijrahnya Pasukan Siliwangi tahun 1948 nyata- nyata merugikan Republik Indonesia.
Perundingan yang dilakukan di atas kapal perang Amerika US Renville yang kemudian melahirkan
Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dimana perjanjian itu membawa dampak besar bagi
pemerintahan RI yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifudin dan juga bagi TNI yaitu dengan menarik
pasukan ke dalam wilayah republik yang kemudian dikenal dengan hijrahnya pasukan Siliwangi dari
Jawa Barat.
Peristiwa hirjah ini kemudian menjadi babak baru perjuangan Siliwangi dalam perang kemerdekaan
bersama dinamika politik pemerintahan serta desakan Belanda secara militer maupun secara politis.
Pasukan Siliwangi di Jawa Barat mendapatkan perintah hijrah dari Jendral Sudirman melalui ”Tim
Perhubungan” yang dibentuk di Yogyakarta untuk menyampaikan perintah hijrah secara langsung
kepada panglima divisi dan komandan brigade Divisi Siliwangi.
Tim perhubungan ini dipilih dari perwira yang dianggap mengenal baik pribadi para pimpinan Divisi
Siliwangi.
Tidak semua pasukan Siliwangi dihijrahkan karena sesuai perintah Jenderal Sudirman agar sebagian
pasukan tetap melakukan aksi-aksi gerilya terhadap Belanda untuk tetap menjaga de facto wilayah RI
di Banten Jawa Barat.
Pemerintah membentuk panitia hijrah berdasarkan Penetapan Presiden No.4 tahun 1948 tanggal 2
Februari 1948 tentang pembentukan Panitia Hijrah. Untuk memperlancar pelaksanaan hijrah. Panitia
ini bertugas menyiapkan kebutuhan logistik dan menyediakan alat-alat trasnportasi bagi pasukan
yang berhijrah.
Susunan panitia hijrah yang dibentuk adalah sebagai berikut :
Ketua : Arudji Kartawinata (Kementerian Pertahanan)
Wakil Ketua I : Jenderal Mayor Ir Sakirman (TNI bag. Mayarakat)
Wakil Ketua II : Moh Siraj (Kementrian Dalam Negeri)
Ketua Sekretaris : Dr. Hutagalung (Kementrian Pertahanan)
Wakil Ketua Sekretaris : Mayor Haryono (Anggota Panitia Istimewa).
Panitia hijrah yang telah terbentuk kemudian mengadakan perundingan dengan Belanda dibawah
pengawasan KTN terkait tatacara pengangkutan prajurit TNI.
Pasukan Siliwangi muncul dari kantong-kantong gerilya untuk melaksanakan perintah hijrah. Prajurit
Siliwangi tampak tegap, bugar dengan membawa senjata masing-masing membuat tentara Belanda
segan dan menyadari bahwa selama ini markas mereka berada sangat dekat dengan posisi para
gerilyawan Siliwangi.
Pasukan Siliwangi berkumpul di stasiun-stasiun kereta api yang telah ditentukan oleh panitia hijrah
untuk kemudian diberangkatkan secara bersama- sama. Tempat pengumpulan prajurit diantaranya di
stasiun Sukabumi menjadi tempat berkumpulnya Brigade II/Suryakencana pimpinan Letnan Kolonel
AE Kawilarang.
...
Category
🗞
Berita