Isu politik Indonesia begitu panas. Masa jabatan pemerintahan Jokowi yang sudah kurang dari 1 tahun mendapat banyak kritikan pedas dari kanan kiri. Salah satu proyek yang jadi perbincangan adalah pembangunan IKN, pemindahan ibu kota. Proyek yang begitu besar dan dinilai ambisius. Karena anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan proyek pemindahan ibu kota tersebut tidak main-main.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Partai Demokrat jadi salah satu partai yang menyoroti pemanfaatan anggaran besar tersebut. Karena rupanya anggaran yang dihabiskan utnuk proyek IKN berkisar 40 triliun rupiah.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk proyek tersebut terlalu besar. Selain itu, Suhardi juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak terlena dengan suatu proyek yang sifatnya adalah seremonial, dimana hanya mementingkan aspek politik dimana seseorang yang mengesahkan dalam kegiatan seremonial tersebut mendapat penilaian lebih.
Lalu, Suhardi juga menegaskan bahwa Rancangan Anggaran 2024 harus diperhatikan dengan baik, memikirkan pemerataan di setiap daerah. Bukan hanya mementingkan satu daerah tertentu sementara Indonesia begitu luas, banyak daerah lain yang harus diperhatikan. Sebab masih banyak jalan bolong di berbagai daerah. Karena itulah ia meminta pemerintah untuk tidak gegabah.
Hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan harus diperhatikan dengan baik. Karena itulah Suhardi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan prosedur yang ada. Sebab pembangunan harus dilandasi dengan pemikiran yang mementingkan jangka panjang. Jangan sampai suatu bangunan dibangun lalu rusak begitu saja dalam waktu singkat.
Fraksi Demokrat tersebut pun membandingkan IKN dengan pembangunan tol Trans Sumatera. Dimana pembangunan tersebtu dianggap telah jauh dari standar kualitas yang diinginkan. Sehingga banyak rakyat yang merasa kecewa dengan pembangunan tersebut.
Lebih lanjut lagi, Fraksi Demokrat itu mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak dengan proyek yang justru malah menambah beban. Sebab penggunaan utang untuk pembangunan yang tidak terjamin kualitasnya untuk jangka panjang.
Namun, beberapa pengguna media sosial yang lain mengkritik program IKN. Mereka menyatakan bahwa IKN tidak sepenuhnya efektif sebagai program yang membantu kesejahteraan rakyat.
Pada prinsipnya, program IKN memang merupakan program unggulan pemerintah. Demokrat tentu saja ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk IKN bisa dialokasikan dengan baik.
Karena itulah Demokrat menyebutkan bahwa penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak tak cukup efektif untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Demokrat berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang memang lebih penting, dan benar-benar membantu kesejahteraan masyarakat.
(Wafi Hakim Al Shidqy)
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Partai Demokrat jadi salah satu partai yang menyoroti pemanfaatan anggaran besar tersebut. Karena rupanya anggaran yang dihabiskan utnuk proyek IKN berkisar 40 triliun rupiah.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk proyek tersebut terlalu besar. Selain itu, Suhardi juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak terlena dengan suatu proyek yang sifatnya adalah seremonial, dimana hanya mementingkan aspek politik dimana seseorang yang mengesahkan dalam kegiatan seremonial tersebut mendapat penilaian lebih.
Lalu, Suhardi juga menegaskan bahwa Rancangan Anggaran 2024 harus diperhatikan dengan baik, memikirkan pemerataan di setiap daerah. Bukan hanya mementingkan satu daerah tertentu sementara Indonesia begitu luas, banyak daerah lain yang harus diperhatikan. Sebab masih banyak jalan bolong di berbagai daerah. Karena itulah ia meminta pemerintah untuk tidak gegabah.
Hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan harus diperhatikan dengan baik. Karena itulah Suhardi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan prosedur yang ada. Sebab pembangunan harus dilandasi dengan pemikiran yang mementingkan jangka panjang. Jangan sampai suatu bangunan dibangun lalu rusak begitu saja dalam waktu singkat.
Fraksi Demokrat tersebut pun membandingkan IKN dengan pembangunan tol Trans Sumatera. Dimana pembangunan tersebtu dianggap telah jauh dari standar kualitas yang diinginkan. Sehingga banyak rakyat yang merasa kecewa dengan pembangunan tersebut.
Lebih lanjut lagi, Fraksi Demokrat itu mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak dengan proyek yang justru malah menambah beban. Sebab penggunaan utang untuk pembangunan yang tidak terjamin kualitasnya untuk jangka panjang.
Namun, beberapa pengguna media sosial yang lain mengkritik program IKN. Mereka menyatakan bahwa IKN tidak sepenuhnya efektif sebagai program yang membantu kesejahteraan rakyat.
Pada prinsipnya, program IKN memang merupakan program unggulan pemerintah. Demokrat tentu saja ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk IKN bisa dialokasikan dengan baik.
Karena itulah Demokrat menyebutkan bahwa penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak tak cukup efektif untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Demokrat berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang memang lebih penting, dan benar-benar membantu kesejahteraan masyarakat.
(Wafi Hakim Al Shidqy)
Category
🗞
Berita