DKPP Jawab Hakim MK Soal Hanya Beri Sanksi Peringatan Keras Terus ke Ketua KPU
JAKARTA, KOMPAS.TV Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Heddy Lukita jawab pertanyaan soal beri peringatan keras terus ke Ketua KPU Hasyim Asyari.
Momen ini menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat dalam sidang sengketa lanjutan yang digelar Jumat (5/4/2024)
Heddy pun menjelaskan tidak semua pengaduan berujung amar putusan yang menjatuhkan sanksi. Beberapa kasus berujung pada rehabilitasi pihak yang teradu.
Heddy juga mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara DPKK berfokus pada pelanggaran etik yang diadukan.
"Jadi seberapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kami lakukan hukuman, putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan," ujar Heddy.
Heddy juga sampaikan DKPP pernah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada penyelenggara pemilu terutama di Tingkat kabupaten/kota.
Video Editor: Laurensius Galih
#dkpp #ketuakpu #hakimmk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/499275/dkpp-jawab-hakim-mk-soal-hanya-beri-sanksi-peringatan-keras-terus-ke-ketua-kpu
Momen ini menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat dalam sidang sengketa lanjutan yang digelar Jumat (5/4/2024)
Heddy pun menjelaskan tidak semua pengaduan berujung amar putusan yang menjatuhkan sanksi. Beberapa kasus berujung pada rehabilitasi pihak yang teradu.
Heddy juga mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara DPKK berfokus pada pelanggaran etik yang diadukan.
"Jadi seberapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kami lakukan hukuman, putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan," ujar Heddy.
Heddy juga sampaikan DKPP pernah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada penyelenggara pemilu terutama di Tingkat kabupaten/kota.
Video Editor: Laurensius Galih
#dkpp #ketuakpu #hakimmk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/499275/dkpp-jawab-hakim-mk-soal-hanya-beri-sanksi-peringatan-keras-terus-ke-ketua-kpu